Saat ini, di setiap kecamatan juga sudah ada Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Kemudian, Mal Pelayanan Publik (MPP) juga sudah beroperasi setelah diresmikan pada 16 Desember 2022 lalu. Masyarakat Purbalinga bisa mengakses 67 jenis layanan perizinan pada 20 instansi di satu tempat saja, yaitu di Mal Peyanan Publik.
Kemudian, untuk meningkatkan kinerja jajaran aparatur, sudah diterapkan e-kinerja dan asessment yang berlaku bagi seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Mereka juga diwajibkan untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Pemkab juga mengembangkan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WPK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Baca Juga: Buka Rekrutmen Petugas Sensus Pertanian 2023, Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjarnegara
Sejalan dengan hal tersebut, Survei Penilaian Integritas (SPI) Kabupaten Purbalingga membaik, dari tahun 2021 sebesar 65,41 menjadi 75,41 pada 2022. Kemudian, Indeks Reformasi Birokrasi dan Sistem Informasi Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) juga meningkat.***