Network
BANJARNEGARAKU.COM - Menjelang pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 ini, para Ketua RT diminta untuk bisa melindungi warganya dari Money Politic (Politik Uang). Hal ini diungkapkan oleh Tenaga Ahli Bidang Hukum Pemkab Purbalingga, Dr Endang Yulianti.
Money Politik dianggap sebagai perbuatan melawan hukum dan memiliki konsekuensi hukum. "Pilpres dan Pileg kemarin konsekuensi hukum perbuatan money politic hanya diberikan kepada si pemberi.
Baca Juga: Resmi! Iwanuddin Iskandar Dilantik jadi Pj Bupati Banyumas Gantikan Hanung Cahyo Saputro
Namun untuk Pilkada konsekuensi hukum diberikan kepada pemberi dan penerima," kata Dr Endang saat kegiatan Pengukuhan Pengurus Paguyuban Ketua RT (PKRT) Kecamatan & Desa serta Penyerahan SK Penyesuaian Masa Jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kecamatan Kertanegara, Rabu 18 September 2024 di Kantor Kecamatan Kertanegara.
Risiko hukum money politic dalam Pilkada tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 khususnya Pasal 187A point 1 dan 2.
Ancaman sanksi yang diberikan untuk si pemberi yakni penjara paling singkat 36 bulan paling lama 73 bulan dan denda paling sedikit Rp 200 juta paling banyak Rp 1 miliar.
"Pidana yang sama juga diberikan kepada penerima," imbuhnya.
