BANJARNEGARAKU - Elektronic Road Pricing atau ERP menurut Djoko Setijowarno adalah kebijakan pemerintah yang sangat tidak populer.
"Mungkin hanya yang peduli transportasi dan lingkungan saja yang setuju. Selebihnya akan menolak. Sehingga hanya gubernur yang tidak peduli pada popularitas saja yang berani melaksanakannya. Atau kalau nanti ada undang-undang yang mewajibkan gubernur untuk melaksanakan ERP di wilayah kerjanya," kata Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang kepada portal pekalongan, Selasa, 17 Januari 2023.
Dia menambahkan, tidak banyak kota yang menerapkan ERP, karena sulitnya mendapatkan dukungan politisi dan masyarakat.
Di Stockholm (Swedia) untuk menerapkan JBE atau ERP, mereka melakukan referendum untuk mendapatkan yes dari masyarakat.
Singapura bisa menerapkan JBE ataua ERP karena pemerintahnya sangat strong dan agak otoriter.
Dengan ERP, terdapat pilihan pengemudi untuk membayar dan menikmati perjalanan.
Mengubah waktu perjalanan untuk membayar lebih murah, mengubah rute, mengubah jenis alat angkut, mengubah tujuan perjalanan dan membatalkan perjalanan (Elly Sinaga, 2021).