Network
"Apa kontra prestasi untuk Retribusi ERP?"
Dapat menikmati jalanan yang lebih lancar atau dapat izin menggunakan jalan karena bagi yang tidak membayar ERP tidak boleh melintas di jalan tersebut.
Kalau menurut teori ekonomi yang menjadi dasarnya maka ERP masuk kategori charging atau denda karena menyebabkan negative externalities pada jalan-jalan ketika kondisi macet.
Sementara dasar hukum pungutan kepada masyarakat yang tersedia adalah pajak dan retribusi.
Untuk pungutan ERP yang paling mendekati cocok adalah retribusi.
"Perbaiki dulu angkutan umumnya sebelum berpikir soal ERP," ini sanggahan orang yang menolak ERP Jakarta.
Sebaik apapun angkutan umumnya, sebutlah misalnya MRT sudah terbangun di seluruh sudut Jakarta, tetap saja tidak akan bisa mengalahkan nyamannya menggunakan mobil.
Karena menggunakan mobil ada fleksibilitas, privacy, gengsi, status sosial, door to door, dan lain-lain.
Dengan ERP masyarakat dipaksa rasional dalam memilih moda angkutan umum.
Angkutan umum di Jakarta sudah cukup baik. Pengguna kendaran pribadi harus dipaksa keluar dari mobil dan mau naik angkutan umum.
Mr G Menon (orang yang membidani kelahiran road pricing di Singapura) pada tahun 2010 pernah bilang bahwa kondisi angkutan umum di Jakarta (waktu itu masih 8 koridor busway) jauh lebih baik dibandingkan Singapura, ketika memulai menerapkan road pricing di tahun 1975.
