Djoko Setijowarno: Untuk Mewujudkan Angkutan Umum yang Humanis, Masalah Sosial Lebih Mengemuka

- 9 Juli 2024, 07:00 WIB
Membenahi angkutan umum seharusnya tidak hanya berhenti di Kementerian Perhubungan. Hal itu ditegaskan oleh Pakar transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno.
Membenahi angkutan umum seharusnya tidak hanya berhenti di Kementerian Perhubungan. Hal itu ditegaskan oleh Pakar transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno. /Ali A/

BANJARNEGARAKU.COM - JAKARTA - Untuk mewujudkan angkutan umum yang humanis, masalah sosial lebih mengemuka ketimbang persoalan teknis. Hal itu ditegaskan Pakar Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno.

"Untuk mewujudkan angkutan umum yang humanis, masalah sosial lebih mengemuka ketimbang persoalan teknis. Melibatkan operator eksisiting lebih tepat kendati memerlukan waktu untuk meyakinkan. Selain ketersediaan anggaran juga tidak kalah pentingnya ada kemauan politik (political will) kepala daerah," katanya.

Menurut Djoko Setijowarno yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat ini, proses menggeser lebih tepat ketimbang menggusur operator yang ada.

Menggeser praktik pengemudi dari setoran menjadi mendapat gaji bulanan.

Baca Juga: Menparekraf Sandiaga Uno Dijadwalkan Kunjungi Purbalingga, Hadiri Festival Gunung Slamet

Dari manajemen perorangan menjadi angkutan umum berbadan hukum sesuai Amanah pasal 139 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memilih bentuk koperasi dianggap lebih tepat, sehingga sekumpulan kendaraan milik pribadi dapat diakomodasi.

"Membenahi angkutan umum jangan berhenti hanya di Kementerian Perhubungan. Keikusertaan Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri juga diperlukan. Dan tidak kalah pentingnya alokasi anggaran dari Kementerian Keuangan untuk keberlangsungannya dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK)."

Baca Juga: Manfaatkan Waktu Luang dengan Zumba, Berikut ini 7 Manfaat Latihan Zumba, yang Bisa Bikin Bahagia!

Djoko Setijowarno yang juga Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata Semarang ini menjelaskan bahwa tidak mudah untuk membenahi angkutan umum di Indonesia yang sudah lama dibiarkan tidak berkembang.

Sebagai contohnya, di Kota Semarang beroperasi Bus Trans Semarang tahun 2009, setelah dirintis sejak 2005 (butuh waktu 5 tahun).

Bus Trans Jateng beroperasi tahun 2017 (butuh waktu 8 tahun), sejak 2009 dilakukan kajian, perencanaan, sosialisasi hingga pengalokasian anggaran.

Pendekatan kepada operator eksisting memerlukan waktu diskusi cukup lama.

Sementara Program Pembelian Layanan (buy the service/BTS) dirintis sejak akhir tahun 2017, baru efektif beroperasi Juni 2020.

Semua itu membutuhkan proses dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

"Itupun Program BTS hingga sekarang masih harus dilakukan proses penyempurnaan agar mendapatkan model yang tepat dalam mengelola angkutan umum bersubsidi di Indonesia."

Tidak Bisa Berdiri Sendiri

Menurut Djoko Setijowarno, layanan angkutan umum tidak bisa berdiri sendiri.

Layanan yang ada harus didukung dengan edukasi, teladan, dan insentif-insentif untuk meningkatkan ridership.

"Kurang tepat kita hanya fokus pada satu sisi saja," katanya.

Baca Juga: Wajib Tahu, Jadwal MPLS 2024 Bagi Peserta Didik Baru se Jawa serta Apa Aktivitasnya?

Ada tiga faktor untuk edukasi angkutan umum, yaitu dukungan komunitas, komunikasi media dan endorsements pemerintah. Jangan serahkan sepenuhnya masalah edukasi kepada pemerintah karena pasti tidak jalan. Peran serta masyarakat sadar jauh lebih penting (Sony Sulaksono Wibowo, Juni 2024).

Sangat rendahnya pelayanan angkutan umum perkotaan di tengah ketergantungan masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi berpotensi mengurangi jumlah angkutan umum yang beroperasi.

"Banyak kota menanti kematian angkutan perkotaan secara bergiliran. Dimulai dari kota-kota kecil seperti Kota Kediri, Kota Tanjung Pandan sudah tidak memiliki layanan angkutan umum. Andai masih ada layanan angkutan umum, hanya dilayani armada angkutan yang tersisa. Usia armada rata-rata sudah di atas 10 tahun, bahkan ada yang di atas 15 tahun."

Sungguh miris terjadi pembiaran terhadap kondisi yang ada. Tentunya akan mempercepat proses hilangnya pelayanan angkutan umum. Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk menghindari kegagalan pasar layanan angkutan perkotaan.***

Editor: Ali A

Sumber: Djoko Setijowarno


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Berita Pilgub