Network
BANJARNEGARAKU.COM - Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 diwarnai sejumlah masalah hingga menuai sorotan di media social. Hal ini seperti yang terjadi pada pekan pertama kompetisi olahraga multicabang yang belum memadai dari segi infrastruktur, akomodasi, dan pelayanan kepada atlet.
Ternyata, sebelum deretan masalah ini terjadi, para atlet sudah mengeluhkannya ke Menpora Dito Ariotedjo. Salah satu yang ditindaklanjuti oleh Dito adalah rencana melaporkan dugaan penyelewengan dana PON 2024 ke Kejaksaaan Agung dan Badan Reserse Kriminal Polri.
Namun sebelum melaporkan masalah tersebut, Menpora akan melakukan audit terhadap seluruh penggunaan dana PON Aceh-Sumut 2024.
Baca Juga: Pemkab Purbalingga Terapkan KKI QRIS dan Billing Center, Optimalkan Pengelolaan Keuangan Daerah...
"Ini adalah acara besar dengan anggaran besar, sehingga perlu pertanggungjawaban yang besar pula," kata Dito kepada wartawan pada Senin, 16 September 2024.
"Kami ingin memastikan bahwa setelah PON usai, semua pihak yang telah bekerja keras dapat merasa tenang, karena semua proses diaudit secara transparan dan akuntabel," tambahnya.
Selain itu, PON 2024 dinilai belum memadai dari segi infrastruktur, akomodasi, dan pelayanan kepada atlet.
Baca Juga: Terbaru! Purbalingga akan Dilengkapi Alat Pendeteksi Gempa Bumi
Berikut ini masalah yang dikeluhkan ofisial dan atlet dalam kompetisi yang dibuka oleh Presiden Jokowi di Stadion Harapan Bangsa, Aceh, pada 9 September 2024 tersebut.
1. Kamar Mandi Tak Layak
Tim Voli DKI Jakarta mengeluhkan kondisi kamar mandi yang kotor dan kurangnya air bersih di GOR Voli Indoor Sumut Sport Center Deli Serdang.
Kapten Tim Voli DKI Jakarta Okky Damar mengaku telah berekspektasi terkait venue PON 2024 yang lebih baik dari PON Papua 2020.
"Air bersih yang kurang dan kamar mandi yang tidak layak untuk dipakai para atlet," kata Damar kepada wartawan, pada Selasa, 10 September 2024 lalu.
2. Jalan yang Berlumpur
Jalur menuju di area GOR Voli Indoor Sumut diketahui masih belum rampung sehingga memiliki jalan yang masih berlumpur.
Kawasan sekitar GOR dikelilingi genangan air, serpihan triplek, dan potongan kayu yang berserakan.
Para atlet dan ofisial juga mengaku kesulitan mengakses GOR Voli Indoor Sumut karena jalanannya yang masih berlumpur.
Ketua Harian Pengurus Besar PON Baharuddin Siagian menjelaskan jalan menuju GOR masih berlumpur karena tahap pengerjaan yang terhenti karena factor hujan.
"Jalannya memang sedang dibuat, jadi becek karena hujan," tutur Baharuddin.
Baca Juga: Bupati Tiwi Resmikan Gedung Pertemuan Masyarakat, Saat Hadiri Bumisari Ngaji Bareng...
3. Terlambatnya Konsumsi Atlet
Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalteng melayangkan surat protes kepada panitia PON 2024, karena konsumsi atlet yang sering telat.
Koordinator Wilayah Aceh Kontingen Kalteng Mikael Agusta menjelaskan keterlambatan konsumsi terjadi pada para atlet dari cabor panahan dan panjat tebing.
Mikhael juga mengungkap keterlambatan konsumsi untuk atlet membuat persiapan kontingen Kalteng menjadi terganggu.
"Kami menyampaikan nota protes atas pelayanan yang diberikan kepada kontingen Kalteng, khususnya cabor panahan dan panjat tebing," tegasnya.
Terkait protes itu, Bidang Konsumsi PB PON XII Wilayah Aceh Diaz Furqan menyampaikan permintaan maaf.
Furqan mengklaim pihaknya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi konsumsi atlet, dan berjanji menjaga kualitas konsumsi atlet tetap terjaga.
Baca Juga: Jalin Kebersamaan dengan Warga Tionghoa, Bupati Tiwi Hadiri Festival Kue Bulan
"Kami telah menegur rekanan dan meminta agar layanan distribusi dilakukan tepat Waktu," ujar Furqan.
4. Bus Atlet Datang Telat
Selain infrastruktur dan konsumsi, PON 2024 juga menuai sorotan karena terlambatnya bus yang membawa atlet dan ofisial menuju venue.
Asisten Pelatih Cabor Kriket Sumut Dede Dharmawan mengeluhkan hal tersebut, ketika timnya akan bertanding di semifinal kriket namun bus tidak kunjung datang menjemput.
Terkait masalah itu, Kepala Dinas Perhubungan Sumut Agustinus Panjaitan mengklaim, pihaknya memohon maaf atas insiden tersebut.
"Kami ingin memastikan layanan transportasi akan lebih lancer. Kami akan terus berusaha meningkatkan mutu layanan transportasi PON," kata Dede.
Berkaca dari masalah-masalah yang terjadi di PON 2024, tidak terlepas dari anggaran yang dialokasikan untuk menyukseskan pergelaran tersebut.
Mari menelisik anggaran pada pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut 2024.
Baca Juga: Gedung Rumah Baca Purnama Banjarnegara Dorong Minat Baca Siswa MI Cokroaminoto Luwung
Anggaran untuk PON Aceh-Sumut 2024
Anggaran pemerintah untuk PON yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara mencapai Rp561 miliar.
Rinciannya, dana segar itu digunakan untuk pembangunan dan perbaikan venue sebesar Rp138 miliar di Aceh dan Rp101 miliar di Sumut.
Selain itu, terdapat anggaran Rp72 miliar di Aceh dan Rp74 miliar di Sumut untuk penyelenggaraan pertandingan.
Terkait upacara pembukaan dan penutupan PON 2024, pemerintah mengucurkan dana Rp60 miliar untuk pembukaan di Aceh, dan Rp41 miliar untuk penutupan di Sumatera Utara.
Terdapat juga sisa Rp30 miliar dialokasikan untuk kebutuhan berbagai pihak yang terlibat, seperti panitia, pengawas, dan juri.
Baca Juga: Pilkada Serentak 2024, KPU Banjarnegara Resmi Tetapkan DPT Sebanyak 795.970 Pemilih
Perbandingan Anggaran dengan PON Papua 2020
Jika membandingkan dengan perayaan PON Papua 2020, anggaran yang dialokasikan PON Aceh-Sumut 2024 tidak mencapai angka Rp1 triliun.
Hal ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan terhadap anggaran kedua pergelaran tersebut.
Sebab, PON Papua 2020 mengeluarkan anggaran sebesar Rp10,43 triliun yang saat itu digelar di tengah masa pandemi Covid-19.
Perlu dicatat, anggaran yang dikeluarkan pemerintah dalam PON Papua 2020 lebih besar dibandingkan dengan PON Aceh-Sumut 2024 karena mempertimbangkan keadaan infrastrukturnya.
Baca Juga: Bupati Tiwi Siapkan Penanganan Infrastruktur, Dukung Reaktivasi Bandara JB Soedirman
PON Papua 2020 memerlukan anggaran pembangunan infrastruktur baru, sarana, dan prasarana untuk cabang olahraganya kala itu.
Sementara, PON Aceh-Sumut 2024 sudah memiliki infrastruktur yang dapat digunakan, namun perlu dana untuk perbaikan.***
