BANJARNEGARAKU.COM - Roadmap pengembangan kendaraan listrik dibutuhkan dan diharapkan bisa dimasukkan ke dalam RKPD 2024.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Dinperindag) Purbalingga, Johan Arifin.
Johan menyampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat siap mendukung pengembangan kendaraan listrik Purbalingga kalau roadmap pengembangan kendaraan listrik tertuang dalam dokumen perencanaan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Baca Juga: PSIS Tambah 2 Amunisi Baru, Siap Arungi Putaran Kedua Liga 1 2022/2023
"Kami sudah melakukan roadshow baik itu ke pemerintah provinsi maupun pusat untuk mendukung program motor listrik. Ini sebagai bagian strategi untuk mencari anggaran di provinsi dan pusat.
Saran atau permintaan dari pemprov dan pusat mereka minta agar pengembangan kendaraan listrik Purbalingga memiliki roadmap dan terpampang secara jelas di RKPD sehingga mereka yakin pengembangan motor listrik akan menjadi konsen Pemkab Purbalingga, dan siap untuk memberikan dukungan," katanya.
Hal ini disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purbalingga Tahun 2024, yang digelar Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Purbalingga bertempat di Gedung Operation Room Graha Adiguna Kompleks Pendopo Dipokusumo, Rabu 1 Februari 2023.
Baca Juga: Longsor di Karekan Banjarnegara Timpa Satu Rumah Warga, Warga Diminta Waspada
Forum diskusi tersebut digelar guna membahas isu-isu dan masukan stakeholder untuk perencanaan pembangunan daerah tahun 2024.
Kepala Bapelitbangda Purbalingga, Suroto menjelaskan, Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD menjadi rangkaian dalam penyusunan perencanaan program setiap tahunnya.
Tema pembangunan tahun 2024 adalah 'Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Peningkatan SDM dan Nilai Tambah Sumberdaya Lokal'.
Baca Juga: Bupati Kebumen Berharap PMI Lebih Responsive Melayani Masyarakat
"Ada enam prioritas pembangunan Kabupaten Purbalingga tahun 2024, diantaranya penguatan kualitas manusia, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, peningkatan pelayanan publik, penguatan desa, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, serta pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur berkelanjutan," pungkasnya.***