Network
Yanto menilai, aturan itu ada keberpihakan pada satu sisi. Namun, memberikan dampak negatif pada sisi lain. Sebab, tidak hanya lokawisata yang terdampak. Ada Taman Botani yang berada di bawah pengelolaan BLUD.
Penurunan wisata berimbas juga pada potensi parkir. Di kawasan atas, ada tiga kantong parkir. Masing-masing dikelola oleh Pemprov, BLUD, dan Korem. Terutama untuk wisatawan yang rombongan menggunakan bus.
"Belum lagi dari para pedagang, yang ada, mereka juga komplain nya ke saya, karena saya pengelola," kata dia.
Yanto menambahkan, waktu diberlakukan aturan seperti keluhan dari biro dan wisatawan. Pernah terjadi beberapa kali, wisatawan yang hendak berkunjung ke Lokawisata Baturraden, tapi dialihkan ke destinasi lain.
"Pernah terjadi juga, biro sudah menunggu di loket Lokawisata, tapi ternyata tamunya di bawa ke destinasi lain. Wisatawan yang tanpa biro pun pernah mengalami seperti itu, ini kan ngawur," katanya.
Baca Juga: Empat Minuman Ini Ampuh Turunkan Kadar Gula Darah, Baik untuk Kesehatan Jangan Diabaikan....
Diketahui, untuk biaya tambahan menggunakan koperades, sekali jalan dipatok tarif Rp 50 ribu. Jika tujuan ke Lokawisata Baturraden. Ketika ke destinasi lain, seperti Pancuran 7 atau Hutan Pinus Limpakuwus, tarif Rp 250 ribu.
"Ke Baturraden 50 ribu, bolak balik jadi 100 ribu. Satu angkot biasanya 10 orang. Nah kalau ke destinasi selai Lokawisata Baturraden, tarif angkot 250 ribu," kata dia.
Yanto berharap, aturan itu dihilangkan demi kenyamanan wisatawan. Namun, untuk kebaikan bersama, perlu dirumuskan solusi yang adil untuk berbagai pihak. Baik pengelola wisata, pedagang, petugas parkir, dan juga sopir angkutan.
"Kami si berharap aturannya di hilangkan, tapi perlu solusi yang adil dan bijaksana, mari kita rumuskan bersama," kata dia.***
