Network
BANJARNEGARAKU.COM - Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menemui para Kepala SMP dalam kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online. Bupati ingatkan agar sekolah-sekolah tidak melakukan pungutan apapun dalam proses PPDB ini.
"Jalankan PPDB di sekolah masing-masing dengan baik, berkualitas, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tidak diskriminatif. PPDB tidak pungut anggaran sepeserpun," kata Bupati Tiwi dalam acara yang diselenggarakan di Aula SMP Negeri 3 Purbalingga, Selasa 11 Juni 2024.
Bupati menegaskan, saat ini sekolah tidak hanya mendapat pengawasan dari dinas saja akan tetapi juga oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu Bupati berpesan untuk diupayakan semaksimal mungkin agar tidak ada permasalahan dalam pelaksanaan PPDB.
"Saya harap permasalahan-permasalahan bisa diminimalisir. Karena biasanya saat PPDB ada laporan masyarakat bahkan Ombudsman sampai turun. Karena ini menyangkut citra Pemkab Purbalingga, oleh karena itu seluruh pihak harus berkomitmen untuk betul-betul kawal PPDB dengan baik," tegasnya.
Kepada dinas terkait, khususnya Dinkominfo dan Dinpendukcapil, Bupati menekankan agar ikut mensupport PPDB ini. Dinkominfo harus memastikan server dan jaringan yang lancar untuk PPDB Online. Dinpendukcapil diharapkan ikut membantu dalam hal mensupport data kependudukan.
Baca Juga: Menjaga Keseimbangan Selama Menstruasi: Makanan yang Perlu Dihindari dan Mengapa
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP, dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Purbalingga, disaksikan Bupati Purbalingga.
Pakta Integritas tersebut pada intinya menyatakan panitia PPDB akan menyelenggarakan PPDB dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel dan tanpa diskriminasi. Selain itu juga dinyatakan tidak akan melakukan tindakan koruptif dan tidak menerima gratifikasi.
