Network
BANJARNEGARAKU.COM - SEMARANG – Dalam upaya mengantisipasi inflasi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggelontorkan sebanyak 151 ton beras cadangan ke sejumlah daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem.
Pejabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan gelontoran beras itu diberikan usai beberapa waktu belakangan harga sejumlah kebutuhan pokok pokok mengalami kenaikan.
“Beberapa kebutuhan pokok ada kenaikan, di antaranya beras dan gula. Selain itu, ada kenaikan tapi masih kecil yaitu cabai, inilah yang memang banyak mempengaruhi inflasi," kata Nana usai Rapat Koordinasi Wilayah dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Jateng di Semarang, Kamis (19/10/2023).
Baca Juga: Ada yang Berbeda, Ternyata Nintendo Mengonfirmasi Pengisi Suara Baru Mario Dan Luigi...
Adanya kenaikan harga kebutuhan pokok, menurut Nana, fenomena El Nino dan kekeringan menjadi penyebab penurunan produksi sejumlah komoditas pertanian.
Selain itu, krisis pangan yang terjadi di sejumlah negara mengakibatkan kebijakan pengetatan impor pangan yang berimplikasi pada peningkatan harga sejumlah komoditas.
Terkait dengan situasi itu, Pemprov Jateng kemudian mengeluarkan kebijakan strategis diantaranya menggelontorkan cadangan beras ke daerah-daerah yang memiliki tingkat miskin ekstrem dan rawan pangan.
Langkah yang dilakukan adalah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang per 6 Oktober 2023 sudah terlaksana 445 kali di 35 kabupaten/kota.
Baca Juga: Shopee 11.11 Big Sale Gandeng JKT48, Dongkrak Transformasi Bisnis Brand Lokal dan UMKM
Selanjutnya yakni memotong rantai distribusi pangan melalui pemberian subsidi transportasi kepada para petani, peternak, kelompok tani, gapoktan, para pelaku usaha pangan lainnya yang per 6 Oktober 2023 tercatat jumlah subsidi transportasi sebesar Rp287,709 juta atau setara 204 ton.
Pemprov Jateng bahkan juga memberikan subsidi harga pangan guna intervensi harga pangan serta melakukan pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah.
“Pemprov punya cadangan beras, ini sudah kami gelontorkan juga di kabupaten/kota untuk menstabilkan harga pangan dan beras,” ujarnya.
Pemprov Jateng juga memantau dan mengevaluasi distribusi pemasaran hasil panen, khususnya padi atau beras sebab berdasarkan data dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jateng, pemasaran hasil panen di Jawa Tengah hanya sekitar 20 persen, sisanya masuk ke daerah lain dan masuk ke food station.
"Jadi memang hasil panen kita ini, Jawa Tengah kan seharusnya surplus beras, tapi terkadang beras-beras ini sudah diambil para tengkulak. Ini yang menjadi PR kami. Kami akan lebih merangkul para petani untuk peredaran beras ini di Jateng. Ini yang akan kami lakukan ke depan," kata Nana.***
