Network
BANJARNEGARAKU – Menjelang bulan suci Ramadhan tahun 1443 Hijriyah, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Banjarnegara melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan mengundang penyuluh agama islam di Kabupaten Banjarnegara. Rakor berlangsung Senin 28 Maret 2022 di Sasana Adiguna, Setda Banjarnegara, dipimpin oleh Ketua Baznas Banjarnegara, Sutedjo Slamet Utomo, SH M.Hum.
Hadir antara lain Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara, Karsono, S.Pd.I, MM, dan 178 penyuluh agama Islam.
Sutedjo Slamet Utomo dalam arahannya mengingatkan, bahwa Banjarnegara masih termasuk lima kabupaten miskin ekstrem di Jawa Tengah. Bahkan ada 58 desa yang masih tertinggal.
“Artinya kita masih harus kreatif dan kerja keras. Situasi ini menjadi PR Bersama bukan cuma pemerintah saja. Untuk itulah Baznas menggandeng penyuluh agama Islam untuk melakukan pendataan, guna membantu pemerintah mengurangi kemiskinan ekstrem,” kata Sutedjo.
Lebih jauh Sutedjo menjelaskan, pada Bulan Ramadhan jelang Idul Fitri nanti, Baznas akan menyalurkan bantuan sembako di 20 wilayah kecamatan. Satu kecamatan akan dipilih 75 warga kurang mampu untuk menerima paket bingikisan. Baznas juga akan menyalurkan bantuan untuk pegawai honorer Pemda.
“Saya mohon bantuannya untuk mendata warga penerima bingkisan sembako. Bingkisan tersebut nilainya Rp. 300 ribu. Isinya beras, gula, minyak, terigu, susu, teh, sirup, dan roti. Cukup lengkap,” jelas Sutedjo.
Kepala Kantor Kementerian Agama Banjarnegara, Karsono, menambahkan, dilibatkannya penyuluh agama Islam untuk membantu Baznas adalah sesuai tupoksinya. Penyuluh agama Islam, kata Karsono, memiliki fungsi informatif edukatif, konsultatif sebagai penyuluh masyarakat.
Baca Juga: Deklarasikan Komiteman Terus Menguatkan Kerukunan Umat Beragama, Bersama UMP dan MPR RI
“Tepat jika penyuluh agama Islam jadi kader penggerak Baznas. Penyuluh nanti bisa memasukkan materi tentang pentingnya zakat dalam ceramah maupun sosialisasi kepada warganya. Menteri Erik Tohir juga telah memerintahkan kepada BUMN, BUMD, untuk melakukan pengumpulan zakat melalui lembaga yang ditetapkan pemerintah. Demikian juga organisasi profesi pun agar tidak melakukannya sendiri-sendiri,” jelasnya.
