Network
BANJARNEGARAKU.COM – KPU Kabupaten Banjarnegara menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Serentak 2024 dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten.
Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kabupaten tersebut berlangsung pada Rabu 5 April 2024.
Rapat pleno dipimpin oleh Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara, Bambang Puji Prasetya, dihadiri seluruh anggota yakni Uji Suroso, Khuswatun Chasanah, Cahyani BR dan M Syarif SW.
Hadir dalam rapat pleno terbuka yakni perwakilan pimpinan partai politik, Bawaslu, ketua dan anggota PPK, serta para pihak terkait.
Anggota KPU Kabupaten Banjarnegara Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Uji Suroso, mengemukakan sebelum dilaksanakan rapat pleno terbuka di tingkat kabupaten, sebelumnya sudah dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi (DPHP) di tingkat PPS (desa/kelurahan) dan tingkat PPK (kecamatan).
Dalam rapat pleno terbuka KPU Kabupaten Banjarnegara kemarin, ditetapkan DPS Pemilu 2024 sejumlah 797.755 pemilih, dengan perincian pemilih laki-laki sejumlah 404.453 dan pemilih perempuan 393.302.
Baca Juga: Ada 3 Lokasi, Ini Lokasi Samsat Keliling Banjarnegara Kamis 6 April 2023, Simak Jadwal Selengkapnya
Adapun jumlah tempat pemungutan suara (TPS) sejumlah 3.225 lokasi.
Ketua KPU Kabupaten Banjarnegara, Bambang Puji Prasetya, mengimbau semua pihak untuk bersama-sama terlibat dalam proses penyusunan daftar pemilih pemilu.
Yakni dengan memberikan masukan atau tanggapan masyarakat dalam tahapan ini.
Anggota Bawaslu Banjarnegara, Endro Wibowo Aji, menyatakan pihaknya sejak awal sudah membersamai KPU Kabupaten Banjarnegara dalam proses penyusunan daftar pemilih dari mulai proses pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih.
Baca Juga: Jadwal Tarawih Keliling Forkopimda dan OPD Pemkab Banjarnegara Ramadhan 1444 H, Kamis 6 April 2023
Jajarannya di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan juga memberikan saran-saran kepada jajaran KPU di tingkat yang sama dalam proses tersebut.
Harapannya partai politik dan berbagai pihak yang berkepentingan untuk mengawal dan turut mengawasi proses tersebut sehingga daftar pemilih pemilu menjadi valid.***
