Network
/photo/2023/09/01/3984172508.jpeg)
"Sehingga komitmen kerja sama Koalisi Perubahan sudah tidak ada, karena Koalisi Perubahan tiga pihak," kata Herzaky Mahendra Putra.
Oleh karena itu, Partai Demokrat menggelar rapat majelis tinggi di kediaman pribadi Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Jumat (1/9), untuk membahas sikap partai terhadap kelanjutan koalisi dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.
Baca Juga: Liga Europa 23 - 24 Hasil Drawing, Ajax Adu Taktik Melawan Brighton
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam siaran resmi Partai Demokrat di Jakarta, Kamis, menjelaskan rapat itu digelar karena kewenangan menentukan koalisi dan calon presiden, calon wakil presiden diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Sekjen Demokrat dalam siaran yang sama mengumumkan Anies Baswedan, bakal calon presiden yang mulanya diusung NasDem, Partai Demokrat, dan PKS, menyetujui secara sepihak kerja sama politik NasDem dan PKB.
Anies juga diyakini oleh Demokrat menyetujui sepihak penetapan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden.
Baca Juga: Ini Dia Jadwal FIFA Matchday 2023: Timnas Indonesia vs Turkmenistan
"Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam, 29 Agustus 2023, di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikan-nya," papar Teuku Riefky.
