Network
BANJARNEGARAKU.COM - Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilu Tahun 2024 dilaksanakan Minggu 11 Februari 2024 di Alun-alun Purbalingga. Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyerahkan 5928 personil Linmas untuk di Bawah Kendali Operasi (BKO) Polres Purbalingga dalam Pengamanan Pemilu 2024.
"Banyaknya TPS tentunya punya potensi kerawanan masing-masing. Oleh karenanya jika bergantung pada TNI Polri tentu tidak cukup mengawal, kami Pemda memiliki 5928 personil linmas di 224 desa dan 15 kelurahan yang siap membantu," ungkap Bupati Tiwi saat menyampaikan amanat dalam Apel.
Baca Juga: Hadapi Masa Tenang, Bawaslu Purbalingga Adakan Koordinasi Dan Konsolidasi Dengan Stakeholder
Serah terima BKO Linmas ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima antara Bupati dengan Kapolres Purbalingga. Melalui hal tersebut, maka komando tugas Linmas di masing-masing TPS beralih kepada Kapolres Purbalingga.
Menurut Bupati, apel ini menunjukan kesiapan Kabupaten Purbalingga dalam pengamanan seluruh TPS. Untuk diketahui, tanggal 11 - 13 Februari sudah memasuki masa tenang, atas nama Pemkab Purbalingga, Bupati mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada KPU maupun Bawaslu karena sampai saat ini seluruh tahapan telah dilewati dengan lancar dan aman.
"Perlu kita antisipasi bersama, hari ini sampai beberapa hari ke depan. Mulai sebelum dan saat pemungutan suara, saat dan setelah perhitungan suara ini merupakan waktu-waktu dimana kita perlu meningkatkan kewaspadaan agar tidak terjadi kerawanan," katanya.
Baca Juga: Jika Melanggar Larangan Masa Tenang Pemilu 2024, Ini Ancaman Penjara dan Jumlah Dendanya....
Disamping kerawanan konflik, Bupati juga telah mengantisipasi potensi bencana alam yang mungkin terjadi saat pelaksanaan Pemilu. Mulai dari pemetaan kerawanan, menyiagakan OPD terkait juga koordinasi dengan seluruh relawan bencana.
Kapolres Purbalingga, AKBP Hendra Irawan mengungkapkan pihak Polres mengerahkan 378 personil yang akan membantu pengamanan 2964 TPS di Purbalingga yang juga dibantu Linmas dan TNI. "Tingkatan pengamanan disesuaikan dengan kategori kerawanan," katanya.
