BANJARNEGARAKU.COM - Langkah yang diambil oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi dalam usahanya meningkatkan kekuatan fiskal Pemerintah Daerah diapresiasi oleh Ketua DPRD Purbalingga, HR Bambang Irawan. Salah satunya dengan tidak membuat kebijakan-kebijakan yang mencekik rakyat kecil.
"Ini yang juga jadi komitmen kita bersama agar pendapatan asli daerah (PAD) kita semakin besar tetapi dengan tidak menaikan pajak-pajak dan retribusi lainnya tapi kita bisa memberdayakan masyarakat kita semakin kreatif semakin mandiri, semakin maju," kata Ketua DPRD dalam acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Bupati Bersama Masyarakat dan Aparatur di Kantor Kecamatan Bojongsari, Jum'at 26 April 2024.
Ia menyoroti menjadi kepala daerah tidaklah mudah, terlebih jika keuangan Pemdanya masih banyak bergantung pada pemerintah pusat. Penggunaan APBD nya pun menjadi banyak terikat aturan dan tidak leluasa.
Bambang menyebutkan RAPBD Purbalingga tahun 2025 masih sekitar Rp 2,1 triliun lebih, namun PAD nya baru sekitar Rp 290 miliar atau 14% dari APBD, masih belum bisa mengimbangi. Butuh upaya keras dari Bupati dan jajaran Pemerintah Daerah.
"Tidaklah mudah menjadi Kepala Daerah ke depannya, tapi saya yakin disaat masyarakatnya guyub, pemerintahnya guyub, bahu membahu bagaimana caranya kita menjadi lebih baik, saya yakin Purbalingga akan ketemu dengan kejayaannya," katanya.
Baca Juga: Mengatasi Gatal pada Kemaluan Wanita: Penyebab, Gejala, dan Cara Mengatasinya
Ketua DPRD berharap, desa-desa di Purbalingga bisa memanfaatkan potensi-potensinya sesuai kearifan lokal masing-masing guna mengangkat pendapatan daerah.
Hal itu seperti yang dilakukan di Kabupaten Musi Banyuasin (Sumsel) dan Kabupaten Badung (Bali) yang merdeka finansial terhadap pemerintah pusat.