Network
Pada 19 Oktober 2016 diluncurkan bus khusus wanita sebanyak 10 armada oleh Gubernur Basuki Tjahja Purnama. Kemudian di masa Gubernur Anies Baswedan meluncurkan Royaltrans rute Cibubur Junction – Blok M dan Cibubur – Kuningan pada 14 Juli 2020 dengan tarif Rp 20 ribu. Ada juga Program Jaklingko mengintegrasikan Transjakarta dengan angkutan kota. Selain meluaskan jaringan Transjakarta, sistem ini juga memudahkan pengguna berpindah moda.
Mengutip tulisan Buku Manajemen TransJakarta Busway (2012), pembangunan TransJakarta telah diakui di seluruh Indonesia sebagai sebuah tonggak bersejarah akan hadirnya sebuah sistem angkutan umum massal yang akan mempengaruhi wajah kota dengan cukup revolusioner. Meskipun payung hukum di tingkat nasional justru hadir belakangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta justru mampu menghadirkan layanan sebagaimana perkembangan di tingkat global. BRT TransJakarta Busway, selain mampu mengubah tradisi dan budaya masyarakat dalam bertransportasi, juga menjadi ujung tombak perbaikan kualitas udara di wilayah perkotaan.
Secara empiris, kehadiran Transjakarta Busway mampu mempengaruhi kebijakan di tataran nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tidak luput dari keberhasilan Transjakarta Busway dalam improvisasi manajemen dan operasional layanan publik di sektor transportasi.
Dalam pasal 158 (1), menyebutkan dengan tegas bahwa pemerintah berkewajiban untuk menjamin ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan. Lebih lanjut, dalam ayat 2 di pasal yang sama menyebutkan beberapa persyaratan pendukung angkutan massal, seperti mobil bus berkapasitas angkutan massal, lajur khusus, trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dan angkutan pengumpan.
Di sisi lain, mulai tahun 2004, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memulai Program BRT di berbagai daerah, meskipun bukan BRT dalam arti sebenarnya bus rapid transit, lebih pada bus sistem transit, karena tidak disediakan jalur khusus ( busway) seperti di Jakarta. Tetap menggunakan jenis bus lantai tinggi ( hight deck), bertujuan agar bus tidak berhenti sembarangan hanya dapat menaikturunkan penumpang di halte yang sudah ditentukan.
Baca Juga: Membangunkan Anak Tidur di Pagi Hari Tanpa Emosi
Halte-halte berlantai tinggi muncul di banyak daerah yang sudah menerima bantuan sejumlah bus dari Ditjenhubdat. Namun belum juga disertai dengan skema pembelian layanan. Dalam perjalananannya ada 6 kota yang hingga sekarang sudah menerapkan sistem pembelian layanan dengan APBD, yakni Banda Aceh (Trans Kutaraja), Padang (Trans Padang), Pekanbaru (Trans Metro Pekanbaru), Tangerang (Tayo), Semarang (Trans Semarang), Banjarmasin (Trans Banjarmasin). Juga ada 4 provinsi untuk wilayah aglomerasi, seperti Trans Jogja (Prov. DI Yogyakarta), Trans Sarbagita (Prov. Bali), Trans Jateng (Prov. Jawa Tengah) dan Trans Jatim (Prov. Jatim).
Baru kemudian sejak 2020 dikembangkan skema pembelian layanan di angkutan umum perkotaan di 11 kota, yaitu Trans Metro Deli di Medan, Trans Musi Jaya di Palembang, Trans Metro Pasundan di Bandung, Trans Banyumas di Purwokerto, Batik Solo Trans di Surakarta, Trans Jogja di Yogyakarta, Trans Semanggi Surabaya di Surabaya, Trans Metro Dewata di Denpasar, Trans Banjarbakula di Banjarmasin, Trans Mamminasata di Makassar, Trans Pakuan di Bogor. Program Teman Bus yang dikelola Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di 10 kota per 1 Oktober 2022, sudah mengangkut 35.638.593 penumpang. Sementara Program Bis Kita dikelola Badan Pengatur Transportasi Jabodetabek (BPTJ).
Djoko Setijowarno menndaskan bahwa keberadaan TransJakarta telah mensejajarkan pelayanan transportasi umum Jakarta dengan berbagai kota di dunia. Daerah tidak perlu lagi belajar penataan transportasi umum ke luar negeri, cukup belajar dengan TransJakarta untuk mengelola transportasi umum di daerah. Masalah kemampuan fiskal daerah selalu menjadi sandungan kepala daerah belum mau membenahi transportasi umum dengan skema pembelian layanan. Akan tetapi nyatanya sudah ada 6 kota dan 4 provinsi sudah mau menyelenggarakannya. Belum lagi ada beberapa kabupaten memberikan subsidi angkutan umum yang sudah beroperasi.
“Kata kuncinya adalah komitmen politik ( political will) kepala daerah untuk mengalokasikan APBD membenahi transportasi umum di daerah masing-masing. Sikap Kepala Daerah di Jakarta memeperhatikan keberadaan transportasi umum sudah memberikan pelajaran berarti bagi kepala daerah yang lain. Setiap kampanye pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta, transportasi umum sudah menjadi bahan atau materi kampanye,” tuturnya lagi
