Network
"Maka dari itu, berhubung penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati berbarengan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Maka diperlukan adanya sharing pendanaan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi," demikian harapan H. Pujo Hardiansah ketua komisi 1 DPRD Kabupaten Banjarnegara dari Fraksi PKS.
Pujo menambahkan, disamping itu, dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun 2023 harus sudah ada kepastian terkait berapa sharing yang akan diberikan oleh pemerintah provinsi.
Baca Juga: Longsor di Jembangan Banjarnegara, Lima Orang Dilarikan di Puskesmas 1 Punggelan
Pihaknya mendorong agar Pemerintah Kabupaten Banjarnegara bisa mendapatkan alokasi sharing anggaran dari Pemerintah Provinsi agar segera ada kepastian.
“Mengacu kepada provinsi yang lain, jika sharing dengan pemerintah provinsi bisa dijalankan. Maka pemerintah kabupaten Banjarnegara hanya cukup menyediakan anggaran Rp45 hingga Rp50 miliar saja. Saat ini dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemkab Banjarnegara sudah mengalokasikan dana cadangan sebanyak Rp10 miliar untuk persiapan pilkada 2024,” ungkap Pujo.
Pujo berpesan agar penganggaran harus dilakukan seefisien mungkin dengan tetap mengacu kepada hasil kerja sehingga yang optimal sehingga gelaran pilkada bisa berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa ada kendala yang berarti.***
