Network
Pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945, "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,"
Dengan kata lain, Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan.
Pada pasal 22E ayat 1 UUD 1945, "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali,"
Supriyanto juga menyampaikan mengenai, larangan-larangan dalam pelaksanaan kampanye, hindari money politik dan politik praktis, serta peran masyarakat dalam pengawasan Pemilu, dengan mencegah pelanggaran atau mengingatkan, mengawasi atau memantau pelanggaran (mencatat kapan, dimana, oleh siapa), memberikan informasi awal, serta melaporkan kepada lembaga pengawas formal.
Adapun laporan bisa dilakukan secara langsung datang ke kantor pengawas pemilu, maupun tidak langsung dalam bentuk telepon, pesan singkat, telepon, surel, fax, medsos pengawas Pemilu.
Pada akhir sesi, Supriyanto manambahkan, suksesnya Pemilu tidak hanya peran penyelenggara saja, justru yang terpenting yaitu adanya partisipasi masyarakat.
Baca Juga: Orang Jepang Berumur Panjang, Penyebabnya sangat Sepele meskipun Dilakukan 5 Menit
"Tidak cukup hanya diukur dari besarnya dalam menggunakan hak pilihnya, melainkan dalam aspek pengawasan partisipatif," jelasnya.
Peran masyarakat dalam aspek pengawasan partisipatif ini amat penting, dalam rangka mewujudkan azas Pemilu LUBER dan JURDIL.
Kualitas Pemilu yang semakin baik, dengan harapkan dapat menghasilkan para pemimpin yang berintegritas.
Sementara, Nurohman Ahong Ketua KONI Kabupaten Banjarnegara, dalam kesempatan yang sama menuturkan, generasi muda adalah pilar sebuah negara, partisipasi dalam pemilu sangat penting, untuk sebuah penyelenggaraan Negara lebih baik.
"Wajib hukumnya anak-anak muda untuk menyalurkan Aspirasi nya dengan memilih wakilnya yang terbaik sesuai hati nurani, hindari money politik dan politik praktis, siapapun yang dipilih insyaAllah yang terbaik," ungkapnya kepada peserta sosialisasi pada Minggu 9 Juli 2023.
