Network
Baca Juga: Jemput Jamaah Haji Purbalingga di Donohudan, Bupati Tiwi: Alhamdulillah Lancar Tanpa Hambatan
Sebenarnya, UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk Badan Amil Zakat Nasional atau Baznas Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk mengumpulkan zakat.
Dasar hukumnya adalah UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Inpres Nomor 03 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementrian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional, dan Peraturan Baznas No. 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat.
"DMI menggandeng Baznas membuat program UPZ Masjid. Program itu kerja sama dengan Baznas Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Para remaja masjid kita beri SK pengurus UPZ Masjid masing-masing. Hasil UPZ Masjid itu untuk kebutuhan masjid, untuk masyarakat lingkungan sekitar masjid. Menyantuni kaum miskin, janda-janda tua, anak-anak yatim dan sebagainya. Konsepnya Masyarakat Memakmurkan Masjid dan Masjid Memakmurkan Masyarakat," jelas Ali.
"Program ini," lanjut Ali, "Muliplier effect. Mengurangi pengangguran, mengurangi angka stunting, dan bisa mengurangi angka kemiskinan ekstrem."
Baca Juga: 5 Dokter Spesialis Paling Langka di Indonesia, Jumlahnya Tak Sampai 20 Orang
Pj Bupati Banjarnegara Muhamad Masrofi menyatakan tertarik akan program DMI bekerjasama dengan Baznas. "Nanti saya agendakan untuk membahas hal ini," kata Masrofi.
Sementara itu Ketua PW DMI Jawa Tengah Prof Ahmad Rofiq berharap mendapat dukungan sepenuhnya dari Pj Bupati Banjarnegara Muhamad Masrofi dan jajarannya.
"Selain dukungan terhadap pembentukan dan berjalannya program UPZ Masjid, saya juga berharap Pemkab Banjarnegara dapat memfasilitasi sertifikasi halal pada pelaku UMKM," kata Prof Ahmad Rofiq yang juga Direktur LPPOM MUI Jawa Tengah.***
