Arahan selanjutnya, Bupati menginginkan ada data tingkat inflasi khusus Kabupaten Purbalingga.
Sebab sejauh ini data inflasi Purbalingga masih mengacu Kabupaten Cilacap dan Banyumas.
Mensikapi adanya bantalan sosial yang kemungkinan akan disalurkan oleh Kemensos, Bupati meminta harus ada keakuratan data penerima dan pemerataan.
"Jadi jangan sampai bantuan-bantuan itu tumpang tindih, sudah dapat BPNT nanti dapat lagi BLT DD, jadi kita harus berdasarkan skala prioritas untuk yang benar-benar perlu kita bantu.
Prinsip JPS akan kita distribusikan sepanjang data ini kita terima dulu jadi saya tidak mau mengeluarkan sepanjang data belum jelas," pungkasnya.***