Network
Misrad juga menambahkan money politic juga bisa terjadi di dunia digital salah satunya bisa menggunakan e-wallet, yang mana belum ada perwaslunya. Kami juga berharap agar perwaslu di dunia siber ini bisa segera dibuat sehingga, dapat dengan segera melakukan pengawasan di dunia digital.
Salah satu narasumber, Kabid Infrastruktur TIK, Statistik dan Persandian Dinas Kominfo, Purbalingga, Sapto Suhardiyo mengatakan ada beberapa hal yang perlu dilakukan agar masyarakat terhindar dari informasi hoax.
Diantara yang bisa dilakukan ialah cermati judul berita, hati-hati jika mengandung provokatif, lihat dari mana sumber berita, dan jangan langsung membagikan informasi kepada orang lain.
Baca Juga: Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Dengan PDM dan PDA, Adakan SIP-Mu 2023
“Penyebaran hoax dan disinformasi terkait Pemilu ditemukan di berbagai media sosial, hoax Pemilu dapat menurunkan kualitas demokrasi. Hoax, berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Pemilu yang seharusnya jadi pesta demokrasi terkikis integritasnya, serta menimbulkan ketidakpercayaan antar warga bangsa hanya karena ulah hoax,” ujarnya.
Sedangkan narasumber kedua Ketua KPU Purbalingga, Zamaahsari A. Ramzah mengatakan generasi muda mempunyai porsi terbesar di pemilu 2024. Generasi muda diharapkan dapat berpartisipasi dalam pemilu yakni bisa ikut menjadi KPPS atau pengawas TPS yang sebentar lagi akan dibuka.
“Ada sekitar 20.748 anggota KPPS, yang tersebar di 2.964 TPS di wilayah Purbalingga. Disamping itu, setiap TPS juga memerlukan 2 satuan pengamanan yang nantinya akan diisi oleh Satlinmas, dengan jumlah 5.928 orang,” ujarnya.
Baca Juga: Mantap! Kabupaten Banyumas Jadi Satu-satunya Kabupaten Peraih SAKIP Nilai A di Jateng
Kegiatan diakhiri dengan deklarasi Relawan Patroli Cyber (RPC). Salah satu isi deklarasi tersebut ialah komitmen berpartisipasi aktif mengawasi konten hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan kampanye hitam di internet dan media sosial, selama tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024.***
