Network
BANJARNEGARAKU.COM - Presiden mengakui bahwa keluhan petani seringkali terkait dengan ketersediaan pupuk. Namun, ia mengumumkan perubahan signifikan dalam sistem pembelian pupuk. Sekarang, petani tidak lagi memerlukan Kartu Tani, tetapi dapat menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pembelian pupuk.
Dikutip dari sekab.go.id bahwa hal itu disapaikan Jokowi usai menanam padi bersama di Kecamatan Kalibogor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, Pada Rabu, 3 Januari 2024.
“Urusan kalau ke petani mesti pupuk, tapi kemarin kan sudah saya sampaikan, sekarang pembelian pupuk tidak harus pakai kartu tani, bisa pakai KTP,” ujar Jokowi.
Presiden Jokowi juga memberikan jaminan bahwa untuk masa panen berikutnya, sudah disiapkan 1,7 juta ton pupuk dari pupuk Indonesia. Ia berharap dengan langkah ini, keluhan petani terkait pupuk dapat diminimalkan.
Baca Juga: 'Kampung Kitiran' Desa Pagak, Kecamatan Purwareja Klampok, Banjarnegara Dikunjungi Presiden Jokowi
“Dan juga sudah bersiap di persiapkan untuk masa panen ini 1,7 juta ton pupuk dari pupuk Indonesia, saya kira itu mencukupi dan kita harapkan keluhan untuk pupuk tidak ada lagi,” tambahnya.
Upaya Presiden untuk Memastikan Ketersediaan Dana dan Subsidi Pupuk
Presiden Jokowi tidak hanya mengandalkan perubahan dalam sistem pembelian pupuk, namun juga telah mengambil langkah-langkah ekstra untuk memastikan ketersediaan dana dan subsidi pupuk. Ia menginformasikan bahwa telah meminta subsidi pupuk kepada Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan, dengan mengajukan dana tambahan sekitar Rp14 triliun.
“Kemudian, subsidi pupuk juga saya sudah meminta ke Menteri Pertanian, Menteri Keuangan untuk mengajukkan dana tambahan untuk subsidi pupuk sebesar kurang lebih Rp14 triliun,” jelas Jokowi.
Baca Juga: Presiden Jokowi Meriahkan Desa Wisata Pagak Banjarnegara
Presiden menegaskan bahwa semua upaya ini dilakukan dengan tujuan untuk mendukung petani dan mengoptimalkan produksi pertanian. Ia berharap agar Jawa Tengah dapat kembali menempati peringkat kedua dalam produksi pupuk, dan mendorong petani untuk segera memulai penanaman padi pada awal tahun ini.
“Kalau targetnya bisa naik lagi artinya memang urusan pupuk tadi juga ada keluhan urusan, apa, irigasi yang sudah apa, sedimennya tinggi, di bendungannya nanti akan dikerjakan oleh Pak Menteri PU, secepatnya,” ujar Kepala Negara.
Kontrol Ketat Terhadap Distribusi Pupuk Bersubsidi
Presiden Jokowi juga menyoroti isu penjualan kembali subsidi pupuk dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasaran. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah kontrol dan pengawasan ketat akan diimplementasikan untuk mencegah hal tersebut.
Baca Juga: Jokowi ke Desa Pagak, Wanti-wanti ke Kades se-Banjarnegara
“Ya, itu yang harus dikontrol terus. Distributor, pengecer dikontrol jangan sampai pupuk bersubsidi dijual, ke tempat yang bukan petani. Memang ada bocoran seperti itu, tapi semuanya akan diawasi dan dikontrol,” pungkasnya.***
