Network
BANJARNEGARAKU.COM - Untuk menunjang pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Purbalingga, akhirnya Pemda dan DPRD Kabupaten Purbalingga menyetujui bersama 6 raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Adapun enam Raperda tersebut diantaranya Raperda tentang Pemberdayaan Desa Wisata; Raperda tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro; Raperda tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 - 2048; Raperda tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman; Raperda tentang Pasar Rakyat ; Raperda tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;
Baca Juga: Pantang Menyerah, Capaian Brigade Al Qassam Lawan Penjajahan Israel dalam Seminggu Terakhir
"Keenam raperda yang mendapatkan persetujuan bersama pada hari ini merupakan raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Purbalingga tahun 2023," kata Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Purbalingga, Herni Sulasti, Jum'at 26 Januari 2024 dalam rapat paripurna DPRD di Ruang Rapat DPRD.
Ditetapkannya keenam raperda menjadi perda ini maka dapat menjadi payung dan landasan hukum serta memberikan kepastian hukum. Pertama, memberi manfaat dalam upaya pemerintah daerah mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan desa wisata. Karena Purbalingga memiliki potensi desa-desa yang kaya akan wisata alam, budaya, sejarah, serta nilai kearifan lokal.
"Kedua, pengaturan penyelenggaraan koperasi dan usaha mikro yang komprehensif serta berkelanjutan di Purbalingga. Koperasi dan usaha mikro merupakan pelaku ekonomi baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal sehingga memiliki peran strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan, mengentaskan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi," ungkapnya.
Baca Juga: STY Sumringah Usai Timnas Indonesia Lolos Babak 16 Besar Piala Asia
Ketiga, manfaat pembangunan di Kabupaten Purbalingga. Perencanaan pembangunan kependudukan merupakan pondasi awal bagi pembangunan segala bidang yang akan tercipta harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya.
Keempat, manfaat dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman di Purbalingga. Tentunya agar dapat dilaksanakan sesuai arahan pola tata ruang, aksesibel, berimbang, dan sehat.
