BANJARNEGARAKU.COM - Sebagaimana dalam pandangan pendidikan klasik, yang memandang dan menilai bahwa sekolah sebagai sebuah institusi masyarakat yang bertujuan mencerdaskan anak didik. Sehingga diharapkan, begitu sorang peserta didik menyelesaikan sebuah jenjang sekolah, ia akan tampil sebagai pahlawan bagi masyarakatnya, bukan sebaliknya.
Liburan akhir tahun ajaran 2022/2023 sebentar lagi usai, dan segera berlangsung tahun ajaran yang baru 2023/2024.
Kira-kira apasaja yang perlu dipersiapkan oleh wali murid untuk menyambut tahun ajaran baru tersebut? Untuk mengetahui apasaja yang perlu dipersiapkan, yuk kita tanya Indra Hari Purnama (Penulis dan Founder Rumah Baca Purnama).
Baca Juga: Istilah PPPK Paruh Waktu, Apakah Solusi Terbaik Menyelamatkan Honorer?
Dari wawancara yang saya lakukan dengan Indra Hari Purnama terkait apasaja yang perlu dipersiapkan oleh wali murid menyambut tahun ajaran baru ini, dia menjelaskan ada dua hal yang membedakan, pertama, jika anak anda naik kelas, dan yeng kedua, jika anak anda hendak meneruskan kejenjang pendidikan selanjutnya. Yuk coba kita bedah satu-persatu.
Pertama, Jika anak anda naik kelas yang perlu wali murid ketahui dan persiapkan menurut Indra Hari Purnama dalam menghadapi tahun ajaran baru tidak hanya perlengkapan sekolah saja, akan tetapi anda juga harus tahu beban biaya pendidikan anak-anak anda yang akan ditentukan oleh pihak sekolah yang akan disampaikan oleh komite sekolah.
Nah, biasanya rincian biaya diserahkan pada saat anda datang diundang untuk mengikuti rapat pleno komite sekolah, namanya rapat pleno tentunya itu adalah rapat final “Seperti paduan suara”, komite jadi dirijennya dan anda jadi paduan suaranya yang hanya menyanyikan “lagu setuju” tanpa adanya kesempatan untuk usul, dan kalaupun ada waktu untuk usul biasanya hanya sekedar pemanis saja yang ujungnya tetap sama “harus setuju”.
Baca Juga: Intip Gaji PPPK Paruh Waktu, Berapa Sih?
Jika demikian, yang umum terjadi ada baiknya anda mulai sekarang mencoba cari bocoran tentang hal tersebut, jangan sampai ada double anggaran, misal pada saat daftar ulang kenaikan kelas tahun ajaran ada biaya tertentu yang harus disetorkan.
Misalnya Sumbangan Pengembangan atau apapun namanya, terus biaya Peringatan Hari Besar, pramuka/ekstrakurikuler, terus pada saat rapat pleno komite muncul lagi anggaran tersebut pada rincian. Indra Hari Purnama mencontohkan dengan mencoba menghitung misal untuk anggaran peringatan hari besar/ekstrakurikuler per siswa Rp. 300.000,00 dikali 500 siswa sudah berapa? Yup, Rp. 150.000.000,00 (jangan lihat 200ribunya tapi lihatlah akumulasinya), dalam satu tahun ada berapakali hari besar nasional dan hari besar keagamaan? jangan sampai ada iuran kembali “Walaupun nilainya hanya puluhan ribu rupiah saja” pada saat pelaksanaannya.
Anda juga harus persiapkan biaya cadangan atau tambahan dalam menghadapi tahun ajaran baru, karena selain itu. Indra Hari Purnama menuturkan biasanya akan muncul biaya di luar rencana anggaran yang ada dalam draf, seperti: biaya study tour, atau sekarang diperhalus lagi dengan outing class, yang besarannya tergantung kemana lokasi yang dituju dan lagi-lagi disini kesempatan emas untuk meraup “keuntungan” dari bisnis tour terselubung (meskipun tidak semua sekolah melaksanakan study tour).
Baca Juga: Polres Jepara Gelar Operasi Patuh Candi 2023, Begini Sasarannya
Kedua, jika anak anda melanjutkan kejenjang pendidikan di atasnya, kira-kira apasaja yang perlu dipersiapkan wali murid?
Indra Hari Purnama menyampaikan bahwa secara umum hampir sama dengan mereka yang naik kelas, perbedaannya sebagai pendatang baru akan ada biaya “Uang gedung” atau “Sumbangan pengembangan” dan/atau sebutan yang lainnya, besarannya tentu relative dan tergantung untuk apa, jika ruang kelas sudah cukup mungkin bisa jadi untuk “Gapura megah” yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan proses belajar mengajar, dan/atau bentuk lainnya.
Menurut Indra Hari Purnama, sebagai wali murid hendaknya juga perlu cari tahu pada awal tahun ajaran baru, apakah apa yang dianggarkan pada tahun ajaran sebelumnya terlaksana/dilaksanakan atau tidak, memberikan pengawasan memang bukan wewenang wali murid.
Akan tetapi, untuk mengetahui lembaga pendidikan yang amanah tidak ada salahnya jika wali murid juga turut mengawasi bahkan kepada lembaga pendidikan berbasis agama sekalipun.
Dengan berbekal pengetahuan tersebut, diharapkan di Indonesia tidak bermunculan lembaga-lembaga kapitalis berbaju akademis, atau meminjam istilah Miguel Escobar “sekolah kapitalisme yang licik”.***