Network
BANJARNEGARAKU.COM - Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Baperlitbang) Kabupaten Banjarnegara memfasilitasi dan koordinasi penyusunan indeks ketahanan daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022.
Kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Baperlitbang, pada Jumat 9 September 2022 tersebut dilakukan guna mengetahui tingkat resiko bencana di suatu daerah.
Turut serta dalam kegiatan tersebut yakni beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) seperti BPBD, Dinas Sosial, DPU, Dinas Perumahan, Dintankanak dan KP serta lainnya.
Baca Juga: Ilmuwan Banjarnegara Rekomendasikan IIM Surakarta Miliki Kurikulum Bahasa Inggris Khusus PAI
Kepala Baperlitbang Banjarnegara yang diwakili Kabid Penelitian dan Pengembangan Perencanaan Program, Muhammad Muiz Raharjo, S.STP M,Si mengatakan, Tujuan agar memfasilitasi dan koordinasi dengan OPD agar pengisian kuisioner indeks ketahanan daerah benar valid dan mencerminkan kondisi kabupaten Banjarnegara.
“Badan nasional Penanggulangan Bencana telah menyusun Indeks Resiko Bencana Indonesia pada tahun 2013,” ujarnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, dalam rangka monitoring dan evaluasi IRBI maka dilaksanakan Penilaian Mandiri Indeks Ketahanan Daerah (IKD) oleh kabupaten atau kota yang selanjutnya akan mendapatkan proses verifikasi oleh tim di tingkat Propinsi sampai BNPB.
Baca Juga: Pemkab Banjarnegara Targetkan Perolehan Bulan Dana PMI Sebesar 1 Miliar, Berikut Selengkapnya
Anton Hermawan SE, M.Akun Fungsional Perencana Muda Baperlitbang selaku narasumber menyampaikan pentingnya Indeks Ketahanan Daerah untuk mengukur kapasitas daerah dalam penanggulangan Bencana.
“Hasil pengukuran IKD akan menjadi materi dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana dimasa yang akan datang,” ujarnya.
Pihaknya juga menekankan agar semua stakehokder terkait dan aspek dapat terpetakan dengan baik.
Senada dengan hal tersebut, Budi Wahyono SE Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab Banjarnegara menyampaikan keterlibatan OPD serta support dokumen sangat dibutuhkan agar benar-benar valid.
Baca Juga: Kenali PMI, Organisasi Kemanusiaan Pertama dan Tebesar di Indonesia
“Pengisian self asessment kuisioner IKD dibatasi sampai dengan tanggal 22 September dan akan berlanjut saat proses verifikasi oleh tim BPBD provinsi dan BNPB,” ungkapnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, penyusunan indeks ketahanan daerah terdapat 71 pertanyaan Indikator dan terdapat 234 Pertanyaan Sub Indikator sehingga cukup banyak dan perlu dukungan OPD.
Pihaknya mendorong peran serta semua yang hadir agar aktif berkoordinasi karena keterbatasan waktu yang dimiliki sehingga kuisioner IKD bisa terisi dengan Optimal.
Baca Juga: Tingkatkan Performa Layanan, PDAM Banjarnegara dan PT BPR BKK Jateng 'Perseroda' Jalin Kerjasama
Salah satu peserta diskusi Fajar Mulato, ST MT mewakili Dinas Pekerjaan Umum mengaku siap mendukung sepenuhnya kegiatan koordinasi penyusunan IKD dan siap mendukung dengan dokumen-dokumen yang ada di Dinas Pekerjaan Umum.***
