Network
BANJARNEGARAKU.COM - Meningkatnya kebutuhan air bersih seiring bertambahnya penduduk agar pengelolaannya disikapi secara bijak oleh masyarakat.
Selain sarana air bersih dirawat, dipelihara dan dikembangkan, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPKPLH) Kabupaten Banjarnegara juga berpesan bagi desa yang masih ada sistem gurita agar beralih ke sistem meteran.
Hal ini sebagaimana diungkapkan Kepala Bidang Perumahan DPKPLH Kabupaten Banjarnegara, Idrus Amanulloh didampingi Kabid Kawasan Permukiman DPKPLH Banjarnegara, Sunaryanto saat kegiatan serahterima pekerjaan sistem penyediaan air minum atau sarana air bersih bertempat di Hotel Surya Yudha Banjarnegara pada Hari Kamis, 14 Desember 2023.
Menurutnya, musim kemarau agak panjang pada tahun ini sehingga zona merah melebar dimana pada tahun sebelumnya hanya beberapa desa.
Baca Juga: Gempa Bumi M4,5 Jenis Tektonik Dangkal di Tegal Dirasakan Sampai Subang
Artinya kebutuhan air bersih setiap tahun bertambah, seiring bertambahnya jumlah penduduk.
Penegasan bagi desa yang masih menggunakan sistem gurita agar beralih ke sistem meteran tidak lepas dari potensi masalah yang bisa ditimbulkan.
"Bisa suatu saat masyarakat ribut gara-gara air, hal ini hampir terjadi di daerah atas Banjarnegara. Dulu pernah kita tawari meteran, katanya cukup. Pada tahun ini ternyata mata air mengecil kebutuhan air bertambah karena jumlah masyarakat bertambah sehingga terjadi permasalahan, baru kemudian ke dinas agar dipasangi meteran karena sudah ada kesepakatan", terangnya.
Lebih jauh dikatakannya, DPKPLH selalu senantiasa berupaya untuk menyediakan sarana prasarana dasar masyarakat khususnya di Banjarnegara.
Terutama ditujukan untuk daerah-daerah yang masuk kategori desa kemiskinan ekstrem, daerah rawan kekeringan yang masih dropping air serta daerah terdampak bencana.
Baca Juga: Amazing! 20 Anggota Pramuka Garuda Tercetak di SDN 1 Klampok Banjarnegara
Adapun kegiatan sistem penyediaan air minum atau sarana air bersih tahun 2023 dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan akses air bersih melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
Dimana pada tahun 2023 ini mendapatkan 19 lokasi total anggaran Rp 8.669.000.000 cukup banyak bila dibandingkan APBD.
"Kegiatan DPKPLH tidak hanya air bersih juga sanitasi. Kalau sanitasi malahan lebih kecil lagi dari dana APBD. Anggaran APBD tahun ini Rp 3.565.000.000 bagi 11 desa", katanya.
Dari anggaran DAK Rp 8.669.000.000 target jumlah penerima manfaat tercapai, dari yang direncanakan 2.018 bertambah menjadi 2.329. "Target dari dinas bisa melebihi 200 lebih", katanya.
Baca Juga: Luar Biasa, Kabupaten Banyumas Raih Peringkat 7 Nasional dalam Penilaian Pelayanan Publik 2023
Dengan alokasi anggaran hampir Rp 13 M, tentunya akan memberikan kontribusi lebih pada target RPJMD Kabupaten Banjarnegara secara otomatis karena terjadi pagu yang harus dicapai terutama di bidang sarana prasarana air bersih.
Beberapa hari lalu telah dilaksanakan uji fungsi secara marathon dan dibagi dalam 2 tim. Uji fungsi selama pengamatan di lapangan kegiatan DAK maupun APBD 2023 disimpulkan hasilnya membanggakan.
"Tentunya keberhasilan ini adalah dilaksanakan dengan baik dan tidak lepas dari Kepala Desa selaku pembina", katanya.
Maksud dan tujuan setelah kegiatan diserahterimakan dari DPKPLH Banjarnegara kepada Kepala Desa, selanjutnya dari Kepala Desa ke KPSPAM adalah untuk bisa dirawat, dipelihara dan dikembangkan.
Air digunakan pada musim penghujan maupun musim kering. Apabila tanpa perawatan 2 sampai 3 bulan sudah mulai ada masalah. Di sumber mata air tidak ada yang merawat, pasti mati.
Ada perubahan pelaksanaan kegiatan sistem penyediaan air minum/ sarana air bersih, dimana sebelumnya, program ini dilaksanakan secara kontraktual. Namun saat ini sudah dilaksanakan secara swakelola.
Saat diamati di lapangan swakelola lebih efektif. "Dengan swakelola, biar anggaran lebih mengena yakni pekerjaannya lebih bagus", urainya.
Pihaknya berterima kasih pada Kelompok Keswadayaan Masyarakat (KKM) yang telah melaksanakan pembangunan kegiatan SPAM atau SAB baik yang bersumber APBD maupun DAK tahun 2023 ini dan sudah selesai.
Program SPAM atau SAB diserahkan dari DPKPLH ke Pemerintah Desa. Ini artinya menjadi aset Pemerintah Desa. Secara administrasi dari Pemerintah Desa diserahkan ke KPSPAM dan dituangkan dalam berita acara.
Untuk merawat, memelihara dan mengembangkan infrastruktur sarana prasarana air bersih sehingga dapat dimanfaatkan. Akses air bersih ikut dirasakan oleh masyarakat Banjarnegara khususnya para penerima bantuan program.
"Sarana Air Bersih harapannya setiap tahun ada, dan sampai ke anak cucu, mewariskan air bersih selamanya", pungkasnnya.***
