Network
BANJARNEGARAKU.COM - Pelantikan ini dilakukan guna mengisi kekosongan sejumlah jabatan di tataran Eselon III dengan promosi atau mutasi pejabat yang ada. Pelantikan dilakukan oleh Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi, dan melantik pejabat Administrator di lingkungan Pemkab Purbalingga.
"Tidak hanya karena kebutuhan organisasi tapi penataan ini juga dalam rangka refreshment, dalam rangka peningkatan kinerja kelembagaan. Penataan ini juga hasil evaluasi kinerja," kata Bupati Tiwi dalam acara Pengambilan Sumpah/Janji Pejabat Administrator di Lingkungan Pemkab Purbalingga, Jum'at 5 Januari 2024 Sore di Pendopo Dipokusumo.
Baca Juga: Amankan Debat Ketiga Pilpres 2024, Polda Metro Jaya Siapkan 2.366 Personel
Pelantikan Pejabat Administrator (Eselon III) ini merupakan tahap awal penataan pejabat di tahun 2024. Nantinya juga akan dilanjutkan penataan jabatan di tataran Jabatan Pengawas (Eselon IV) juga akan diadakan uji kompetensi untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau Eselon II.
"Kalau kita lihat saat ini ada 18 kekosongan di tataran Pejabat Administrator ada juga kekosongan 4 Pejabat Tinggi Pratama. Tentunya ini kalau tidak kita isi akan mengganggu jalannya pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Purbalingga," katanya.
Usai pelantikan Pejabat Administrator ini Bupati menyampaikan sejumlah pesan kepada para terlantik. Pertama, tahun 2024 merupakan tahun terakhir masa jabatan Bupati - Wakil Bupati, untuk itu target RPJMD 2021 - 2026 sebisa mungkin bisa terkejar realisasinya di tahun 2024 ini.
Baca Juga: Baru 5 Hari di Tahun 2024, KONI Banjarnegara Sudah Mulai Gembrabad dan Kemradak Kembali
"Apabila bapak ibu menempati OPD yang baru, segera pelajari business process, mekanismenya, semuanya dipelajari. jangan sampai bapak/ibu nantinya tidak paham aja yang jadi tupoksi apa yang jadi kewajiban. Doing by learning dan learning by doing," katanya.
Bupati berpesan program kegiatan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 untuk diimplementasikan dan terselenggara dengan baik. Harus memiliki nilai manfaat tidak hanya terserap.
"Kalau sekadar menyerap anggaran itu gampang, bukan hal yang susah. Tapi bagaimana kita itu memastikan bahwa setiap sen anggaran yang kita anggarkan mengandung nilai manfaat untuk seluruh masyarakat," katanya.
