Network
Pull Strategy (Pemerintah Pusat), berupa subsidi Angkutan berupa Sarana maupun Prasarana, subsidi Angkutan berupa biaya operasional (BTS), dan lisensi operator dan sanksi kepada operator yang melanggar standar pelayanan.
Sedangkan Push Strategy (Pemerintah Daerah), dapat berupa analisis Jaringan Angkutan Pengumpan (feeder), kebijakan Ganjil Genap, bus priority melalui Area Traffic Control System, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi, pengaturan ruang jalan, pembatasan waktu kendaraan yang masuk ke kawasan tertentu, biaya parkir yang mahal, masuk berbayar di jalan protokol (Electronic Road Pricing), mewajibkan ASN pemda menggunakan angkutan umum saat bekerja, mengajak pelajar dan mahasiswa menggunakan angkutan umum.
Menurut Robby Kurniawan (Staf Ahli Bidang Keselamatan dan Konektivitas Perhubungan), ada sejumlah kendala dalam pelaksanaan BTS.
Baca Juga: Tinjau Gedung MWC NU Purwareja Klampok yang sedang Dibangun, Taufiq R Abdullah Sampaikan Ini
Pertama, adanya friksi di lapangan dengan operator angkutan umum eksisting yang menginginkan perlakukan dan fasilitas yang sama terutama terkait tarif, sehingga ke depan aturan mengenai tarif perlu dibuat dengan mempertimbangkan ability to pay dan willingness to pay.
Kedua, skema BTS ke depan juga dibutuhkan kelembagaan yang jelas, Kementerian Perhubungan berencana membentuk Badan Layanan Umum (BLU).
Ketiga, angkutan pengumpan yang belum tersedia, sehingga perlu penataan jaringan angkutan perkotaan dari pemerintah daerah atau penataan ulang jaringan trayek eksisting untuk menjadi angkutan pengumpan.
Keempat, infrastruktur dan fasilitas penunjang Integrasi belum tersedia.
Baca Juga: 7 Tempat Makan di Tepi Sungai Serayu yang Sensasinya Beda, Tak Jauh dari Alun-alun Banjarnegara
