Network
BANJARNEGARAKU.COM - Gubernur Jateng Ganjar Pranowo sudah melakukan sederet jurus menurunkan angka kemiskinan di wilayah kerjanya.
Hal ini diharapkan angka kemiskinanp turun, akan tetapi jumlah penduduk miskin di Jateng malah mengalami peningkatan.
Dalam rilis Biro Pusat Statistik (BPS) Jateng, Senin 16 Januari 2023, disebutkan bahwa beragam jurus dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan di Jateng.
Baca Juga: PVMBG: Warga Dieng Diminta Jauhi Kawah Timbang, Apa Kata Petani....
"Persentase penduduk miskin Jateng bulan September 2022 belum mampu menembus satu digit, setelah kembali mengalami peningkatan 0,05 persen poin menjadi 10,98 persen dibanding kondisi enam bulan sebelumnya," jelas Tri Karjono, Statistisi Ahli Madya BPS Jateng dalam rilis yang disampaikan ke redaksi Banjarnegaraku.com, Senin malam 16 Januari 2023.
Namun jika dibanding dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, lanjut Tri Karjono, angka ini mengalami penurunan sebesar 0,27 persen.
"Dengan tingkat kemiskinan tersebut maka pada bulan September 2022 ada sebanyak 3,86 juta orang penduduk di Jateng yang berstatus miskin.
Sebanyak 1,85 juta berada di daerah perkotaan dan selebihnya berada di wilayah perdesaan." katanya.
Angka kemiskinan tersebut diperoleh dari jumlah penduduk di Jateng yang konsumsi per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan.
Total konsumsi per kapita per bulan sebagai batas status miskin dan hampir miskin atau tidak miskin pada bulan September 2022 berada pada nominal Rp464.879 per bulan, dengan komposisi 75,19 persennya merupakan konsumsi makanan dan 24,81 persen adalah konsumsi non makanan.
Baca Juga: TransJakarta Mengubah Tradisi dan Budaya Masyarakat dalam Bertransportasi
Besaran pengeluaran per kapita per bulan sebagai ukuran garis kemiskinan ini meningkat 5,94 persen dibanding garis kemiskinan di bulan Maret 2022.
"Peningkatan ini antara lain diakibatkan oleh kenaikan harga-harga kebutuhan yang cukup tinggi di tahun 2022," jelas Tri Karjono.
Lebih lanjut dikatakan Tri Karjono, bahwa inflasi di tahun 2022 merupakan yang tertinggi selama 8 tahun terakhir.
Baca Juga: Komitmen Bantu Gempa Cianjur, PMI Klaten Peroleh Penghargaan dari Menteri Kesehatan
Tingginya inflasi di tahun lalu di antara sebab yang paling mencolok adalah penyesuaian harga BBM di bulan September dan kenaikan harga minyak goreng di awal hingga pertengahan tahun.
"Pengaruh inflasi tertinggi tahun lalu yang paling mencolok disebabkan oleh penyesuaian harga BBM di bulan September 2021 dan kenaikan harga minyak goreng di awal hingga pertengahan tahun 2022," ujarnya.
Sebagai akibat atau secara individu kenaikan harga komoditas kebutuhan pokok warga juga mengalami peningkatan seperti cabe merah, telur ayam, gula pasir dan beras.
Baca Juga: Peserta yang Tidak Lulus Seleksi Administrasi Calon PPPK Kemenag 2022, Masa Sanggah Dimulai Hari Ini
Walau belum cukup mengurangi angka kemiskinan, namun bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat yang dilakukan pemerintah diperkirakan cukup untuk menahan agar angka kemiskinan tidak meningkat semakin tajam.
Di antaranya adalah BLT Rp150.000 selama 4 bulan, BSU Rp600.000 bagi pekerja berpenghasilan rendah maupun dukungan pemda melalui 2 persen DTU untuk perlinsos, penciptaaan lapangan kerja dan subsidi transportasi.
Ini Jurus Ganjar Pranowo:
Dilansir Banjarnegaraku.com dari jatengprov.go.id, Gubernur Ganjar Pranowo terus berupaya mengentaskan kemiskinan penduduk Jateng.
Baca Juga: Resmi Terbentuk! Suardiman Terpilih jadi Ketua AGSI Provinsi Papua Tengah
Sejumlah jurus dilakukan Ganjar untuk menekan jumlah penduduk miskin di Jateng.
Beberapa program untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Tuku Lemah Oleh Omah atau Beli Tanah Dapat Rumah dan jambanisasi, listrik, hingga air.
Berbagai program juga terus digenjot seperti bantuan tunai dan non tunai, guna memberdayakan warga yang tidak dapat bekerja akibat pandemi.
Baca Juga: Gunung Dieng Terus Alami Peningkatan, Terbaru Kadar Gas CO2 di Kawah Timbang Meningkat
Di awal 2020, tercatat 133.555 keluarga miskin Jateng mendapatkan bantuan sosial uang tunai sebesar Rp200.000 yang disalurkan melalui kantor pos, selama dua bulan.
Sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, Pemprov Jateng telah merehabilitasi 1.041.894 RTLH di 29 kabupaten dan 6 kota.
Program ini merupakan hasil pendanaan dari APBD Jateng dan pihak swasta yang turut membantu seperti BAZNAS, CSR, dan filantrop.
Baca Juga: Ratusan Pesepeda Lintas Komunitas Ikuti Gowes Ahad Manis 'Gomanis', Ini Selengkapnya
Program Tuku Lemah Oleh Omah yang digulirkan Ganjar sejak tahun 2020, hingga kini telah banyak mewujudkan impian warga miskin untuk memiliki hunian sendiri.
Tercatat, pada tahun 2020 ada 200 unit. Tahun 2021 ada 186 unit dan tahun 2022 dibangun 253 unit. Sementara tahun 2023 akan dibangun 615 unit.
Pemprov Jateng juga telah melakukan perbaikan jamban atau jambanisasi kepada 35.000 lebih rumah di seluruh Jateng, serta mengoptimalkan ekonomi kerakyatan dengan telah merevitalisasi 79 pasar tradisional di Jateng.
Kartu Jateng Sejahtera (KJS) juga diluncurkan untuk 13 ribuan keluarga miskin non produktif yang belum tersentuh program kesejahteraan sosial dari pemerintah akan mendapatkan bantuan dana Rp200.000.
Tahun 2023, ada kebijakan penambahan dana bantuan keluarga miskin pemegang KJS Rp170.000. Sehingga pemegang KJS akan mendapatkan bantuan Rp370.000 secara bertahap.
Sebanyak 2.932 UMKM telah terdaftar di Lapak Ganjar dan mengalami peningkatan terhadap pendapatan dan penjualan produknya.
Baca Juga: Paguyuban Purna Tugas Banjarnegara Rayakan Ultah Ke-5, Ini yang Dilakukan
Demikian artikel mengenai persentase pendukuk miskin Jateng, pada bulan September 2022 meningkat 0,05 persen. Pemerintah berharap angka kemiskinan turun, namun jumah penduduk miskin di Jateng pada bulan September 2022 justru mengalami peningkatan.***
