BANJARNEGARAKU.COM - Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Banjarnegara (Baperlitbang) sebagai Sekretariat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) kembali melaksanakan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Intervensi Program Kegiatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem.
Rapat koordinasi yang digelar pada Senin 6 Maret 2023 di Ruang Rapat Bupati Banjarnegara tersebut merupakan tindak lanjut rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Tengah pada 28 Februari 2023 kemarin.
Rapat yang dipimpin Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara Indarto dan dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait seperti Baperlitbang, BPPKAD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat DPKPLH.
Pj Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto mengatakan, selesainya proses verifikasi dan validasi data Kemiskinan di 44 Desa dan 14 Kecamatan perlu ditindaklanjuti dengan intervensi program kegiatan di tahun ini.
Baca Juga: PMI Kebumen Gandeng Palang Merah Jepang Gelar Event Kesiapsiagaan Bencana, Yuk Intip Kegiatannya
"Dari data hasil verifikasi dan validasi dari 44 Desa dan 14 Kecamatan yang masuk kategori kemiskinan ekstrem ada beberapa jenis pelayanan dasar yang harus diintervensi," ujarnya.
Lebih jauh Tri Hasto menjelaskan, beberapa yang perlu diintervensi yakni rumah tangga membutuhkan bantuan jamban sebanyak 2.631, rumah tangga membutuhkan bantuan akses SAB sebanyak 3.902.
Selain itu juga terdapat 1.431 rumah tangga membutuhkan bantuan listrik dan 588 rumah tangga membutuhkan bantuan RTLH.
"Kita juga perlu antisipasi terhadap layanan dasar seperti jumlah keluarga beresiko stunting sebanyak 245, jumlah anak tidak sekolah usia 7-18 Tahun sebanyak 677, jumlah disabilitas sebanyak 291, jumlah pengangguran sebanyak 2.355 orang," pungkasnya.
Baca Juga: Korwilcamdikpora Kecamatan Rakit Kunjungi Pantai Cemara Sewu Cilacap, Ternyata Ini yang Dilakukan
Pj Bupati Tri Hasto juga berpesan kepada OPD untuk mengintervensi meski belum 100 persen, dan harus dilakukan pada tahun ini sehingga terdapat progress atau perubahan.
Sementara itu Kepala Baperlitbang Banjarnegara, Yusuf Agung Prabowo mengatakan hasil rapat dengan Gubernur Jawa Tengah diintruksikan bahwa Kabupaten / Kota untuk segera menyelesaikan verval desa miskin ekstrem.
"Pertemuan berikutnya tidak lagi membahas perkembangan verval tetapi lebih kepada rencana pelaksanaan intervensi yang akan dilakukan dan progresnya," ujarnya.
Selain itu pihaknya juga menjelaskan bahwa Kabupaten/kota untuk mengoptimalkan penggunaan Dana Desa, CSR dan Baznas dalam intervensi desa miskin ekstrem.
Baca Juga: Wow! Hujan Meteor Saat Idul Fitri! Bakal ada Fenomena Langit Bulan Maret hingga Mei 2023
"Selanjutnya Baperlitbang Banjarnegara melakukan koordinasi terhadap alokasi anggaran baik yang berasal dari Anggaran DAK, Bantuan Keuangan Provinsi, APBD Kabupaten, CSR serta dana desa," lanjutnya.
Pihaknya menambahkan, hal tersebut menjadi sangat urgent untuk mengintervensi kegiatan pengadaan jamban, RTLH, pengadaan air bersih serta listrik di 44 Desa dan 14 Kecamatan yang masuk kategori Kemiskinan ekstrem.***