Network
BANJARNEGARAKU.COM - Terkait Hukum dan HAM di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ganjar Pranowo calon presiden di Pilpres 2024 ini telah memberikan nilai 5. Hal tersebut disampaikan Ganjar Pranowo, jika penilaian tersebut diberikan dengan skala 10 setelah menjawab pertanyaan dari dialog acara sarasehan nasional IKA UNM pada Sabtu, 18 November 2023.
Ganjar Pranowo menyatakan, bahwa kasus MK tersebut merugikan persepsi publik, dan membuat pemerintah sebelumnya terlihat tegas menjadi terlihat kurang konsisten. Diketahui, penilaian tersebut untuk memberikan tanggapan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden.
Baca Juga: Jadwal Mendeman Ebeg Banyumasan, Senin 20 November 2023: Ada di Kebumen dan Banyumas
“Dengan adanya kasus di MK, nilainya jeblok. Persepsi publik hari ini menjadi berbeda, yang sebelumnya terlihat tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir menjadi tidak demikian. Maka, nilainya jeblok,” ucap Ganjar.
Dilansir banjarnegaraku.com dari Pikiranrakyat-Depok pada 19 November 2023, Ganjar Pranowo Beri Nilai 5 Terkait Penegakan Hukum dan HAM di Era Kepemimpinan Jokowi.
Ditambahkan Ganjar Pranowo, menurutnya penegakan hukum saat ini di Indonesia menciptakan kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan di kalangan masyarakat. Ganjar mengatakan bahwa seharusnya ini menjadi peringatan untuk menjaga agar hukum berjalan lebih baik dan hadir untuk semua.
Baca Juga: FENOMENA! Ijazah Gibran Rakabuming Raka Diragukan, Bukan Lulusan S1 di Australia Benarkah, Tapi....
Bangun Kepercayaan Masyarakat pada Penegak Hukum di Indonesia
Selain itu, Ganjar juga menyoroti penurunan penegakan hukum dari skala 7 menjadi 8 dan menjadi renyah. Penurunan tersebut ia katakan karena adanya rekayasa dan intervensi dalam penegakan hukum. Pada saat itu pun ia tegaskan bahwa jika ia terpilih sebagai presiden ia akan berusaha membangun kembali kepercayaan masyarakat pada penegak hukum di Indonesia.
