Network
BANJARNEGARAKU.COM - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 Kabupaten Purbalingga disetujui oleh legislatif untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), pada Rapat Paripurna DPRD Purbalingga, Rabu 26 Juni 2024.
Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga sekaligus Pimpinan Rapat, H.R. Bambang Irawan, menyebutkan bahwa Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD telah rampung dibahas.
Baca Juga: Langkah-Langkah Mengajukan Klaim Proteksi Batal Nonton
"Perlu kami sampaikan bahwa DPRD Kabupaten Purbalingga bersama dengan Pemerintah Daerah telah melaksanakan pembahasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023, baik pada tiga komisi dengan organisasi perangkat daerah, komisi dengan badan anggaran, maupun badan anggaran dengan tim anggaran Pemerintah Daerah," katanya.
Dengan telah disetujuinya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2023, selanjutnya persetujuan tersebut akan dituangkan dalam keputusan DPRD yang akan ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga
"Kemudian untuk legalitasnya akan dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan DPRD oleh Bupati Purbalingga dan Pimpinan DPRD Kabupaten Purbalingga," lanjutnya.
Baca Juga: Pahami! Mitos dan Pantangan Malam 1 Suro, Salah Satunya Tak Boleh Pindahan Rumah...
Terkait dengan berbagai masukan, saran, usulan, serta hasil pembahasan selama proses pembahasan raperda antara badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah, Bupati Tiwi mengatakakan akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan proses perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.
"Dengan harapan tata kelola pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga ke depan akan menjadi semakin baik," ujarnya.
