Network
2. Bentuk Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta
Daerah Istimewa Yogyakarta membuktikan keistimewaannya melalui bentuk pemerintahannya yang unik. Penggabungan dua wilayah, yaitu Kasultanan dan Pakualaman, menjadi satu daerah setingkat provinsi yang bersifat kerajaan, mencerminkan keunikan politik di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca Juga: 5 Info Rencana Pembangunan Jalan Tol Cilacap Yogyakarta, Jalan Tol Terpanjang di Jawa
Amanat pada tanggal 30 Oktober 1945, 5 Oktober 1945, dan UU No.3/1950 menjadi landasan hukum yang menggarisbawahi bentuk pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbeda dari daerah lainnya.
3. Kepemimpinan Tradisional yang Terpelihara
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terlepas dari kepemimpinan tradisional yang terpelihara dengan baik. Sesuai dengan amanat Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945, Sultan dan Adipati yang bertahta tetap menjalankan kedudukan mereka.
Piagam tersebut merinci dengan lengkap nama, gelar, dan kedudukan seorang Sultan dan Adipati yang bertahta sesuai dengan angka urutan bertahtanya. Kepemimpinan tradisional ini memberikan warna khusus dan kestabilan dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Baca Juga: Rela Ngantri! Kuliner Khas Jogja, Kuliner Gudeg Mercon Mbak Yuni, Pedasnya Bikin Dower...
Sebagai simbol keberlanjutan warisan sejarah, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap memegang peran krusial dalam mengawal keberagaman dan keistimewaan di Indonesia.
Seiring berjalannya waktu, memahami dan menjaga keistimewaan ini menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga identitas dan keberlanjutan Daerah Istimewa Yogyakarta di panggung nasional.***
