Network
Sebelumnya, Ketua BWI Jateng, Drs H Imam Masykur MSi, minta arahan kepada Prof M Nuh yang saat ini menjabat sebagai Ketua Badan Pelaksana BWI, karena saat ini, tanah wakaf di Jateng semakin meningkat jumlahnya.
"Kesadaran masyarakat semakin luar biasa. Dari 112.224 bidang tanah wakaf di Jateng 78.492 di antaranya sudah bersertifikat. Yang belum bersertifikat seklitar 30 ribuan. Banyak pengurus BWI Kabupaten/Kota yang semakin kencang berlari terkait penyertifikatan tanah wakaf di wilayah kerjanya masing-masing. Namun banyak kepengurusan sertifikasi tanah wakaf yang mandek, karena belum ada rekomendasi bupati, seperti yang terjadi Kabupaten Pekalongan," kata Kepala Dinas Sosial Provinsi Jateng.
Kepada Prof M Nuh dia juga menjelaskan kondisi terkini di Jateng, di mana nadzir wakaf uang BWI Jateng sudah terbit.
Dia juga minta Asisten Sekretaris Daerah Dra Ema Rachmawati MHum yang saat ini menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terkait nazhir wakaf uang.
"Mohon Bu Ema mendukung BWI. Tidak hanya mendukung Baznas yang bisa payrol untuk ZIS. Wakaf uang, itu uangnya utuhnya, sampai kapanpun utuh, kemanfaatannya kembali ke masyarakat," katanya.
Berkaitan dengan sertifikasi nazhir wakaf uang, setiap tahun BWI Jateng melakukan sertifikasi nazhir wakaf uang, jumlahnya ada 90 orang. Yang ini kerjasama dengan Baznas. Hasil sertifikasinya diaplikasikan ke teknis.
"Terkait permasalahan wakaf, di antaranya yang belum selesai RSI di Cilacap, di Pati, Juwana masih tarik ulur DKM masjid. Wakaf Sunan Kalijaga sudah selesai semua untuk proyek strategis nasional. Sunan Kalijaga juga terkena proyek tol Demak. Yang di Tuban sepertinya akan kena banyak lagi, tapi insyaAllah tidak ada masalah karena sertifikatnya sudah wakaf semua," katanya.
Dra Ema Rachmawati MHum juga mohon bantuan terkait persoalan tanah wakaf Wadas. Warga sudah dapat ganti rugi, punya tanah, punya masjid, mereka minta sebagian uang itu dipakai membeli tanah lagi, membangun masjid, dan ada yang digunakan lain.
