BANJARNEGARAKU.COM - Polusi Jakarta saat ini tidak saja meresahkan warga Jakarta, namun sudah ditingkat membahayakan bagi seluruh warga. Hal ini pula menjadi perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher mendesak pemerintah agar menegur para pemilik pabrik serta Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) terkait polusi di Jakarta dan sekitarnya.
"Pemilik pabrik dan PLTU yang mengepung Jakarta harus ditegur dan dipanggil karena menjadi salah satu penyebab buruknya polusi di kawasan Jakarta dan sekitarnya," kata Netty dikutip dalam keterangan tertulis, Sabtu, 19 Agustus 2023.
Baca Juga: Ganjar Mengakui Peran Masyarakat dan Para Ulama di Jateng Begitu Besar dalam Kepemimpinannya...
Dilansir Banjarnegaraku.com dari Pikiran-rakyat.com pada 19 Agustus 2023, Darurat Polusi Jakarta, Anggota DPR Fraksi PKS Desak Pemerintah Tegur Pemilik Pabrik dan PLTU.
Ditambahkan Netty, pihaknya juga meminta para pemilik pabrik agar memberikan insentif kepada masyarakat yang rentan terdampak polusi.
"Insentif ini dapat disalurkan dalam berbagai bentuk, misalnya, penyediaan fasilitas kesehatan gratis untuk masyarakat yang setiap hari menghirup udara kotor," ujarnya menambahkan.
Baca Juga: Puncak Nan Elok Sedap Dipandang Mata, Indahnya Puncak Botorono Temanggung...
Adapun pemberian kompensasi lain, kata Netty, dapat dimintakan dalam bentuk pembiayaan rekayasa cuaca hujan buatan pada saat volume cemaran udara tinggi.
Kurangi Tingkat Polusi
Netty menegaskan, dampak polusi Jakarta ini sudah masuk ambang berbahaya bagi masyarakat, sehingga perlu segera ditangani untuk mengurangi tingkat polusi, pemerintah harus mengampanyekan penggunaan transportasi umum kepada masyarakat alih-alih menggunakan kendaraan pribadi.
Baca Juga: Nguri-uri Budaya Kobarkan Semangat HUT ke 78 Kemerdekaan RI, Pawai Budaya Purbalingga...
"Seperti kita ketahui, selain asap pabrik dan PLTU, kendaraan bermotor menjadi faktor penyebab tertinggi polusi di Jakarta dan sekitarnya," ujarnya.
Disebutkan legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut menyebut kampanye penggunaan transportasi umum akan berhasil jika pemerintah terus memperbaiki fasilitas dan menambah jumlah ketersediaan transportasi umum yang layak dan nyaman.
"Penambahan dan perbaikan armada transportasi umum dapat dilakukan dengan akumulasi denda yang dimintakan pada pabrik dan PLTU yang memproduksi polusi udara," kata dia memamparkan.
Baca Juga: Pawai Kemerdekaan Tumbuhkan Kecintaan Terhadap Budaya Bangsa, Ini Kata Bupati Tiwi
Terakhir, Netty mengusulkan agar pemerintah dapat memperluas kebijakan WFH di Jakarta dan sekitarnya.
"Kebijakan WFH untuk menyambut KTT ke-43 ASEAN harus diperluas tidak hanya untuk ASN tapi juga karyawan swasta agar terjadi pengurangan mobilitas dengan kendaraan," katanya.***