BANJARNEGARAKU.COM - Ketua Umum (Ketum) DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tetap menghormati Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin negara Indonesia. Hal tersebut disampaikan Ahmad Basarah selaku Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.
"Dalam konteks masalah kenegaraan sampai dengan detik ini, ibu Mega tetap memposisikan bapak Joko Widodo sebagai Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara, kepala pemerintahan, panglima tertingginya TNI, dan lain lain," kata Basarah, Minggu, 12 November 2023, dikutip banjarnegaraku.com dari Pikiranrakyat.com.
Baca Juga: Contoh Soal PAS IPAS Kelas 6 SD MI Semester 1 dan Jawabannya
Dilansir banjarnegaraku.com dari Pikiranrakyat.com pada 12 November 2023, Megawati Larang Kader PDIP Serang Kewibawaan Jokowi sebagai Presiden.
Ditegaskan Ahmad Basarah, bahwa Megawati selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, secara tegas melarang anggota partainya melakukan tindakan penghinaan terhadap Presiden Jokowi.
"Sampai detik ini ibu Mega melarang kader-kader PDIP, siapapun dia, untuk melakukan tindakan, perkataan, ucapan-ucapan yang menyerang kewibawaan pak Jokowi sebagai seorang presiden," katanya.
Baca Juga: Perang Dunia Ketiga Telah Dimulai dan Lihat Penampakannya, Ini Hasil Analisisinya....
Menurut Ahmad Basarah, dengan kondisi politik saat ini, Presiden Ke-5 RI itu mampu membedakan antara masalah politik dengan kenegaraan.
Selanjutnya Basarah juga menyampaikan bahwa Megawati sebagai Ketua Umum DPP PDIP, tetap berpegang teguh pada aturan konstitusi yaitu urusan calon presiden dan wakil presiden merupakan wewenang dari partai politik.
Karena hal itu tertuang dalam Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang mengatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilu dimulai.
Baca Juga: Jejak Sejarah dalam Nama 5 Dusun di Desa Klampok Banjarnegara
Oleh karena itu, Basarah menyatakan bahwa ketika Presiden Joko Widodo yang juga merupakan kader utama di PDI Perjuangan menginginkan calon presiden dan wakil presiden di luar preferensi partainya, langkah etika yang tepat adalah menyampaikan hal tersebut terlebih dahulu kepada Ketum PDI Perjuangan.
"Maka ketika pak Jokowi kemudian menginginkan calon presiden dan wakil presiden yang lain harusnya secara etika organisasi beliau menyampaikan dahulu hal ini kepada bu Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum PDIP, karena itulah aturan mainnya berpartai," ujarnya.***