Network
“Draft RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi tersebut tidak selaras dengan peraturan perundangan yang sudah ada sebelumnya terkait pendidikan tenaga kesehatan, standar layanan tenaga kesehatan, pendaftaran dan perizinan tenaga kesehatan, termasuk dalam pengaturan organisasi profesi tenaga kesehatan,” terangnya.
Terlebih pendidikan profesi psikologi dalam draft RUU PLP tidak sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dimana dalam draft RUU PLP, Pendidikan profesi dikunci hanya bisa diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan induk organisasi profesi.
Baca Juga: Hendak Bepergian, Prakiraan Cuaca di Pemalang Hari Ini, Senin 6 Juni 2022, Sore Terjadi Hujan Ringan
“Padahal dalam UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pendidikan profesi dapat diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan bekerja sama berbagai pihak antara lain kementerian, LPNK (Lembaga Pemerintah Non Departemen) dan atau organisasi profesi,” tegasnya.
Lebih jauh dia menjelaskan, Istilah induk organisasi profesi dalam draft RUU Pendidikan dan Layanan Psikologi merupakan istilah yang tidak lazim karena organisasi profesi selazimnya adalah organisasi dengan satu profesi homogen bukan sebuah perkumpulan organisasi profesi yang heterogen.
“Saat ini psikolog klinis telah memiliki satu organisasi profesi homogen yaitu Ikatan Psikolog Klinis (IPK) Indonesia yang didirikan atas amanat UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,” ujarnya.
Sementara secara hirarkinya IPK Indonesia di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan surat Tanda Registrasi Psikolog Klinis (STRPK) dan Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK) diterbitkan oleh Pemerintah, bukan dari organisasi Psikologi.
“Registrasi dan penerbitan perizinan Tenaga Kesehatan merupakan kewenangan pemerintah, sebagai upaya melindungi warga negara Indonesia dari tindakan malpraktik,” lanjut Gones.
Sementara dalam draft RUU PLP, Surat Tanda Registrasi berlaku sekaligus menjadi surat izin praktik yang diterbitkan oleh induk organisasi profesi himpunan psikologi, padahal fungsi dan tujuan keduanya berbeda sementara perizinan profesi lazimnya diterbitkan oleh pemerintah untuk melindungi kepentingan publik dari praktik-praktik yang membahayakan warga negaranya.
