Network
Indonesia, yang pada proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sangat menyadari bahwa kemerdekaan adalah atas berkat Rahmah Allah Yang Maha Kuasa, dengan sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, dikaruniai Allah warga yang memeluk agama Islam, menurut laman kemenag.go.id per Kamis, 11 Juni 2020 mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa.
Data Ditjen Bimas Islam per tanggal 3 Februari 2023 menyatakan bahwa jumlah masjid di Indonesia mencapai 285.631 unit, termasuk masjid besar, masjid agung, masjid jami’, dan masjid bersejarah yang terdapat di berbagai provinsi. Boleh jadi data tersebut, masih banyak masjid yang belum terdata, karena salah satu hal yang patut dibanggakan adalah kesadaran akan pentingnya masjid di setiap kampung atau dukuh.
Seandainya, BKM sebagaimana kepanjangan tangan Pemerintah di bidang kehidupan keagamaan dan kemasjidan, melalui Kementerian Agama, bisa dan mampu memberdayakan masjid, maka akan sangat kontributif bagi Pembangunan sumber daya manusia yang memiliki hati yang bergantung di masjid, secara ekonomi mandiri, dan kesadaran hidup beragama yang moderat dan global, menjadi kekuatan baru. Terutama dalam rangka menjawab bonus demografi yang dialami Indonesia.
Beban Sejarah BKM?
Peresmian ulang BKM dengan segenap jajaran infrastruktur organisasi ini akan mampu menjadi kekuatan yang dahsyat, apabila: pertama, BKM mampu memulihkan beban sejarah masa lalu. Di antaranya banyak aset-aset BKM yang berpindah tangan, bahkan beberapa kemudian berdampak sangat serius hilang atau berkurangnya asset tanah wakaf. Kedua, banyak asset tanah BKM yang dikelola oleh orang-orang yang sesungguhnya tidak berhak, dan kalaupun masih ada datanya, mereka tidak tertangani dengan baik dan amanah.
Ketiga, secara keorganisasian, harus diakui bahwa jabatan strategis yang dieks-officiokan, berdampak tidak maksimal dalam menjalankan amanat organisasi yang sesungguhnya sangat mulia, urgen, namun berat. Karena itulah, saya menyarankan, supaya ada semacam Direktur Eksekutif atau Direktur Pelaksana di tingkat pusat, ada Ketua Pelaksana di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan seterusnya ke bawah, agar mereka dapat bekerja secara maksimal.
