Network
BANJARNEGARAKU.COM - Perang antara penjajah Israel dan Hamas di Jalur Gaza diprediksi akan menelan biaya besar bagi perekonomian penjajah Israel. Menurut laporan surat kabar keuangan Calcalist, biaya perang diperkirakan mencapai 200 miliar shekel, setara dengan sekitar $51 miliar USD.
Diberitakan Reuters, angka ini didasarkan pada asumsi bahwa perang akan berlangsung antara delapan hingga 12 bulan, dengan terbatasnya aktivitas di Gaza dan tanpa partisipasi penuh dari Hizbullah Lebanon, Iran, atau Yaman. Selain itu, perkiraan tersebut juga memperhitungkan kembalinya sekitar 350.000 warga penjajah Israel yang direkrut sebagai cadangan militer ke pekerjaan mereka.
Baca Juga: Jika Menlu Retno Berpuisi, Ini Dibacakan Saat Aksi Dukung Palestina Di Monas
Kementerian Keuangan Penjajah Israel menyatakan bahwa perkiraan 200 miliar shekel ini dianggap sebagai perkiraan yang "optimis" dan tidak mendukung data dari Calcalist. Mereka menyebutkan bahwa situasi perang dapat mengalami perubahan yang signifikan sehingga sulit untuk memberikan perkiraan yang pasti.
Dari total biaya tersebut, sekitar setengahnya diperkirakan akan digunakan untuk biaya pertahanan sekitar 1 miliar shekel per hari. Selain itu, sekitar 40-60 miliar shekel akan berasal dari hilangnya pendapatan, 17-20 miliar shekel untuk kompensasi bisnis yang terkena dampak, dan 10-20 miliar shekel untuk program rehabilitasi.
Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengungkapkan bahwa pemerintah penjajah Israel sedang mempersiapkan paket bantuan ekonomi yang akan berfokus pada membantu mereka yang terkena dampak serangan Palestina. Paket ini diharapkan akan lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan bantuan selama pandemi COVID-19.
Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Boikot Itu Tak Mempan, Justru Jokowi Harus Lakukan Hal Ini untuk Lawan Israel...
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu juga menegaskan komitmennya untuk membantu semua orang yang terkena dampak perang. Dia menyatakan bahwa pemerintah akan menyediakan dana sebagaimana yang diperlukan, serupa dengan pendekatan yang diterapkan selama masa pandemi COVID-19.
