BANJARNEGARAKU.COM - Kini sedang jadi sorotan, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana sempat menepis pertanyaan soal revisi undang-undang (UU) Mahkamah Konstitusi (MK). Pasalnya, dia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menunjuk Menkopolhukam dan Menkumham untuk menangani perihal itu dan mengoordinasikannya dengan DPR RI.
"Terkait dinamika pembahasan RUU MK, silakan ditanyakan ke Menkopolhukam dan Menkumham," kata dia, di Jakarta, sebagaimana dikutip banjarnegaraku.com dari Pikiran-Rakyat.com, Rabu, 6 Desember 2023.
Baca Juga: HATI-HATI! Polda Banten Imbau Warga Pesisir Waspada, Usai Gunung Anak Krakatau Kembali Erupsi...
Walaupun menyerahkan urusan UU MK kepada wakilnya, yaitu kedua menteri yang bersangkutan, dia menegaskan bahwa Jokowi selalu terbuka pada setiap masukan terkait reformasi hukum.
Sebelumnya, kementerian tersebut meminta Presiden Joko Widodo menolak untuk menyetujui pembahasan Revisi UU MK. Jawaban ini sekaligus merespons pernyataan Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Kemenko Polhukam.
"Presiden selalu terbuka menerima masukan dari berbagai pihak terkait reformasi hukum. Bahkan Presiden telah menerima masukan secara langsung dari Tim Reformasi Hukum yang dibentuk Kemenkopolhukam pada tanggal 14 September 2023 di Istana Bogor," kata Ari.
Baca Juga: Sakit Gigi Ini Solusinya, Ada Empat Bahan Alami Ini Ampuh Atasi Sakit Gigi
Ditambahkan Ari, masyarakat harus tahu bahwa DPR RI lah yang menginisiasi revisi keempat UU MK. Sebelumnya, Tim Percepatan Reformasi Hukum yang dibentuk Kemenkopolhukam meminta Presiden menolak menyetujui pembahasan Revisi UU MK.
Ternyata yang menjadi sorotan adalah aturan yang terkait batas usia Hakim MK yang menyebutkan hakim yang telah menduduki jabatan lebih dari 5 tahun dan kurang dari 10 tahun harus mendapatkan konfirmasi dari lembaga pengusul jika hendak melanjutkan jabatan hingga 10 tahun.
DPR RI Tunda Revisi UU MK
Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan bahwa sembilan fraksi di DPR sudah mufakat soal penundaan tersebut. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna di Jakarta, Selasa, 5 Desember 2023. Pengesahan hasil revisi Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK) akan ditunda.
Baca Juga: Bawaslu Purbalingga Deklarasikan Relawan Patroli Cyber (RPC), Jelang Pemilu 2024
Menurut Puan, penting menyelaraskan pendapat dalam pengesahan ini, mengingat efeknya begitu signifikan untuk dinamika politik dalam negeri.
"Sembilan fraksi sudah menyatakan persetujuannya, untuk belum membahasnya pada Paripurna hari ini. Karena memang perlu ada persamaan sikap dan persamaan persepsi, dari kedua belah pihak untuk bisa menyamakan hal tersebut," kata Puan Maharani.
Dia juga mengaku khawatir dengan situasi nasional jika pengesahan ini tetap dipaksakan terlaksana lebih cepat. Taruhannya, kata Puan adalah kondusifitas Pemilu 2024 yang tinggal menunggu pekan.
Baca Juga: Tingkatkan Minat Baca di Masyarakat, Ini yang Dilakukan Mahasiswa STIT Tunas Bangsa Banjarnegara
"Daripada kemudian nanti membuat kisruh suasana da menjadi tidak kondusif, DPR menyepakati untuk ditunda terlebih dahulu," pungkasnya.***
DISCLAIMER: Sebagian dari artikel ini sudah tayang di Pikiran-Rakyat.com pada 6 Desember 2023, dengan judul: Stafsus Jokowi Berkelit dari Pertanyaan Soal Revisi UU MK: Silakan ke Menkopolhukam dan Menhukam