Network
Baca Juga: Nonton Langsung MotoGP Mandalika, Perhatikan Syarat dari Satgas Covid-19 Berikut Ini
“Salah satu intervensi atau peran kita (pemerintah) sebagai subjek adalah dengan menciptakan sebuah ekosistem fair level playing field melalui publisher rights.
Walaupun di dalamnya sebetulnya terkandung juga persaingan usaha atau monopoli,” tuturnya.
Menurut Usman Kansong, saat ini Pemerintah sedang mendiskusikan secara serius mengenai aturan yang akan ditetapkan.
“Apakah berbentuk Undang-Undang, revisi UU, atau Peraturan Pemerintah (PP) atau lainnya.
Sebab, jika kita lihat memang rezim dari publisher rights ini luas juga.
Apakah bersifat copyright atau lebih ke news bargaining code atau persaingan usaha? Masing-masing ada kelebihan sekaligus punya kelemahan,” tuturnya.
Oleh karena itu, baik Pemerintah dan industri media perlu mendiskusikan secara lebih intens apakah nanti akan memakai kedua aturan itu (kombinasi) ataukah penekanannya lebih ke salah satunya.
Baca Juga: Kunci Jawaban Kelas 5 SD MI Tema 7 Subtema 1 Pembelajaran 4 Halaman 46 dan 47
“Sebab apabila berbicara copyright, memang tantangannya akan besar karena platform global itu akan mengatakan, ‘Kami yang punya copyright dalam hal teknologi!’, misalnya. Itu bisa menjadi argumen bagi mereka untuk katakanlah mendiskusikan secara lebih jauh
Atau mempersoalkan undang-undang ini,” kata Usman Kansong lagi.
Bahkan saat ini, Dirjen IKP Kementerian Kominfo tengah mendiskusikan prosedur pengaturan tersebut dengan Direktur Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM.
