Network
Dengan sistem ini kita akan mengetahui dan mengontrol alokasi belanja PDN dan UMK-Koperasi sejak dari perencanaan.
Ketiga, papar Anas, LKPP berterima kasih kepada seluruh kementerian atau lembaga yang telah melakukan beberapa harmonisasi kebijakan.
Misalnya Mendagri telah mengakselerasi soal kemudahan pembayaran dengan mendorong penggunaan Kartu Kredit Pemerintah dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
Baca Juga: Sejarah Adzan, Bagaimana Fungsi dan Hukumnya Bagi Umat Islam
“Kemarin teman-teman di daerah agak susah (dalam menggunakan kartu kredit pemerintah), ini regulasinya sudah proses.
Dengan adanya fasilitas ini, UMK tidak lagi kesulitan bertransaksi dengan Pemda karena Pemda bisa langsung bayar, sehingga UMK tidak akan kesulitan cashflow.
Ini bagian dari mendorong PDN dan UMK terlibat lebih dalam mengakses APBN atau APBD,” jelas Anas.
Baca Juga: Keistimewaan Malam Pertama Tarawih, Umat Muslim Jangan Lewatkan
“Kemudian Menperin mendukung upaya integrasi Sistem Informasi TKDN dengan e-Katalog, sehingga ke depan produk yang sudah ber-TKDN misalnya 25 persen, langsung masuk di e-Katalog.
Ini memangkas birokrasi, tidak perlu verifikasi lagi,” imbuhnya.
