Network
Salah satu upaya untuk mengatasi resesi adalah perlunya Pengembangan Eko Sistem Halal dan Ekosistem ekonomi Islam. Merefer pernyataan Wapres RI mengatakan: “Dengan penduduk muslim lebih dari 85%, potensi berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. SGIE Report 2022 mencatat, Indonesia meraih peringkat ke-4 dalam Global Islamic Economy Indicator. Oleh karena itu, untuk memperkuat ekosistem ekonomi Islam, pengusaha-pengusaha muslim Indonesia, perlu menyiapkan langkah-langkah strategis. Langkah pertama adalah mendorong pengembangan produk halal, utamanya bagi produk pangan yang dihasilkan UMKM. Kita menargetkan akses UMKM terhadap pasar akan terbuka luas, seiring dengan hadirnya produk yang lebih berkualitas dan kompetitif, Rabu (23 November 2022).
Baca Juga: Camat Kejobong: Terima Kasih Atas BKK Dari Pemda
Kedua, pengembangan produk halal, dorongan inovasi dan transformasi ekonomi digital juga tidak kalah penting, termasuk bagi UMKM. Kapasitas UMKM harus terus ditingkatkan melalui pendampingan. Pendampingan dapat mencakup pembiayaan, pertumbuhan usaha, penciptaan lapangan kerja, juga kepemimpinan dan pelibatan perempuan dan kaum muda, dan ketiga, penguatan kerja sama kemitraan. Sinergi dan Kolaborasi. Kemitraan akan mendorong kolaborasi untuk menciptakan ekosistem kewirausahaan yang kuat, sekaligus menyejahterakan umat.
Ilustrasi di atas, dapat ditegaskan, bahwa pekerjaan rumah para pengurus DPW IAEI Jawa Tengah masa bakti 2023-2027 sungguh tidak ringan. Bagaimana IAEI terus berupaya menjadikan Ekonomi Islam yang memiliki konsep, karakteristik, dan prinsip-prinsip keterbukaan, kesetaraan, dan keadilan di dalam berekonomi mendapat support dan political-will dari pemerintah. Tidak ada monopoli, dan boleh melibatkan keterlibatan dan kehadiran negara jika memang dibutuhkan.
Untuk mengatasi dan memberi solusi menghadapi resesi, maka Ekonomi Islam perlu memfokuskan pada pemberdayaan dan pengembangan sektor riil, agar terjadi pemerataan ekonomi umat, pengebangan produk bagi hasil mudharabah, musyarakah, dll, intensifikasi penghimpunan dan pendistribusian zakat, infaq, sedekah dan wakaf serta pemberdayaan kebiasaan menabung (kafalah). Selain itu, pengembangan sistem Ekosistem Halal dan Ekosistem Ekonomi Islam dengan melibatkan kemitraan strategis pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Baca Juga: Bupati Tiwi Tegaskan Perbaikan Infrastruktur Tetap jadi Prioritas Pembangunan
Karena itu diharapkan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Bank Indonesia, Otoritas jasa Keuangan, perlu terus menerus bermitra dengan IAEI, para organisasi profesi lainnya, untuk dapat terus mengembangkan para pelaku UMKM generasi muda, agar mampu melahirkan wirausahawan/wati muda, sehingga fundamental ekonomi syariah semakin kokoh, dan dengan demikian resesi bisa terlewati dengan baik. Allah a’lam bi sh-shawab.
*)Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA., Direktur LPH-LPPOM-MUI Jawa Tengah, Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW-DMI) Jawa Tengah (2022-2027), Guru Besar UIN Walisongo Semarang, Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Rumah Sakit Islam-Sultan Agung Semarang, Koordinator Wilayah Indonesia Tengah PP Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Anggota DPS BPRS Bina Finansia Semarang, Ketua DPS BPRS Kedung Arto Semarang, dan Pengurus Harian Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat.***
