Mahfud MD: Menangani Kasus Johnny G Plate Harus Cermat, Jangan Keliru, Bisa Dituduh Politisasi Hukum

BANJARNEGARAKU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD berpesan, tentang adanya penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan menara BTS Kominfo.

Mahfud berpesan dan wanti-wanti agar dalam penanganan kasus tersebut dilakukan dengan cermat, dan jangan sampai ada kekeliruan.

Baca Juga: Akibat Korupsi di Kominfo Negara Dirugikan Rp8 Triliun, Kejagung Siap Kembalikan...

Ditambahkan Mahfud, bahwa keputusan Kejaksaan Agung menetapkan Sekjen Partai NasDem sebagai tersangka telah dilalui dengan proses panjang. Dia juga menyampaikan bahwa Kejagung telah berhati-hati dalam menangani kasus korupsi BAKTI Kominfo tersebut.

“Terkait penetapan tersangka dan penahanan kepada Johnny G. Plate, yang dilakukan Kejaksaan Agung, harus dipahami bukan hanya sesuai hukum tetapi keharusan hukum. Kasus ini sudah cukup lama digarap oleh kejaksaan dgn sangat hati-hati,” ucap Mahfud dalam unggahan di akun media sosial Instagram resmi @mohmahfudmd, dikutip Pikiran-Rakyat.com, Kamis, 18 Mei 2023.

Dlansir Banjarnegaraku.com dari Pikiran-Rakyat.com pada 18 Mei 2023, Mahfud MD Pesan Kasus Johnny G Plate Harus Ditangani Cermat: Keliru Sedikit, Bisa Dituduh Politisasi Hukum.

Baca Juga: Polres Metro Depok Berlakukan Tilang Manual, Ratusan Pengendara Terjaring Operasi...

Berpotensi Dituduh Politisasi Hukum di Tahun Politik

Dalam unggahan yang sama, Mahfud memastikan perkara yang menjerat Johnny G. Plate diselidiki dan disidik dengan cermat. Ia berpesan kasus tersebut harus ditangani dengan cermat karena berpotensi dituduh politisasi hukum di tahun politik.

“Saya tahu bahwa kasus ini sudah diselidiki dan disidik dengan cermat karena selalu beririsan dengan tudingan politisasi. Keliru sedikit saja, bisa dituduh politisasi hukum di tahun politik," ucapnya.

Baca Juga: MWC NU Purwareja Klampok Gelar Musker ke-2, Sukseskan Program Kerja yang Sudah Dirumuskan

Oleh karena itu, Mahfud meyakini Kejagung dalam menetapkan Johnny sebagai tersangka telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Salah satunya mengantongi dua alat bukti kuat.

“Kalau tidak yakin dengan minimal dua alat bukti yang cukup, kejaksaan tidak akan menjadikan siapapun sebagai tersangka,” katannya.

Apabila Kejaksaan menunda penetapan tersangka itu, namun di sisi lain telah mengantongi dua alat bukti yang kuat, maka itu justru bertentangan dengan hukum.

Baca Juga: Liga Champion: City Mempermalukan Madrid dengan Skor Telak 4-0

“Tapi jika sudah ada dua alat bukti yang cukup kuat dan masih ditunda-tunda dengan alasan untuk menjaga kondusifitas politik, maka itu bertentangan dengan hukum. Jika sudah cukup dua alat bukti, memang sudah seharusnya status hukumnya ditingkatkan,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi tersebut.

Selain itu, dia memastikan akan terus mengawal kasus korupsi yang diperkirakan merugikan negara hingga Rp8 triliun tersebut. Dia meminta publik menunggu proses hukum dan peradilan berjalan atas kasus tersebut.

"Jadi, yakinlah dan tunggu saja proses peradilan atas kasus yang dihadapi Pak Plate ini. Sebagai Menkopolhukam, saya akan terus mencermati dan mengawal," ujarnya.

Baca Juga: 626 Orang Bacaleg di Banjarnegara Siap Berkompetisi pada Pemilu 2024! 373 Laki-laki, 253 Perempuan

Sebelumnya, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung, Rabu, 17 Mei 2023 menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan BTS BAKTI Kemkominfo periode 2020-2022. Kejagung menyampaikan, kerugian negara akibat korupsi itu ditaksir mencapai Rp8,32 triliun.***