Network
BANJARNEGARAKU.COM - Apa parameter keberhasilan program angkutan umum massal? Djoko Setijowarno, pakar transportasi Indonesia menjawab, "Intangible Cost". Berikut ini adalah penjelasan Djoko Setijowarno yang juga Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.
Banyak pertanyaan seputar parameter atau ukuran keberhasilan program angkutan umum massal. Apakah diukur dari untung ruginya perusahaan yang sebagai penyelenggara, atau berkurangnya kemacetan di kota di mana program angkutan umum massal itu diberlakukan.
"Keberhasilan program angkutan umum massal bukan diukur dari keuntungan yang diperoleh perusahaan yang menyelenggarakannya. Sebab, pada dasarnya tidak ada perusahaan pelenggara angkutan umum massal yang untung. Sebaliknya subsidi pemerintah harus semakin besar tergantung dari berhasil atau tidaknya program angkutan umum massal tersebut," katanya.
Baca Juga: Science Club Goes To Campus, Begini yang Dilakukan Siswa SMP Muhammadiyah 1 Gombong
Djoko Setijowarno menjelaskan bahwa parameter mengukur keberhasilan program angkutan umum massal adalah berpindahnya pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum.
"Oleh sebab itu angkutan umum massal harus lebih menarik baik dari segi biaya, pelayanan, maupun waktu tempuh."
Untuk itulah, lanjut Djoko, pemerintah harus all out dalam membangun angkutan umum yang menarik, murah, nyaman, serta aksesibilitasnya mudah. Angkutan umum massal itu bisa dipastikan biaya opetrasionalnya lebih tinggi dari pendapatan tarifnya.
"Karena targetnya bukan keuntungan melainkan intangible cost. Yakni berupa peningkatan keselamatan lalu lintas, kemacetan lalu lintas teratasi, berkurangnya penggunaan BBM, menurunnya pencemaran udara, serta menekan angka inflasi," tegasnya.
Baca Juga: Langkah Masinton Pasaribu PDIP Dilaporkan ke MKD DPR, Usai Gugat MK dengan Usulan Hak Angket
Dalam beberapa tahun terakhir, populasi kendaraan bermotor terus meningkat dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi, perkembangan kelas menengah dan perubahan gaya hidup telah mendorong banyak orang untuk memiliki kendaraan pribadi.
Di sisi lain, ada keterbatasan lahan dan biaya tinggi serta keterbatasan ruang fisik yang terlalu sempit untuk menampung jumlah kendaraan yang meningkat pesat, telah menyebabkan sering terjadi kemacetan lalu lintas.
Kemacetan lalu lintas itu telah memiliki dampak negatif yang berarti, termasuk waktu perjalanan yang meningkat, tingkat stres pengendara bertambah, pemborosan bahan bakar dan penurunan efisiensi bertransportasi.
"Kendaraan bermotor merupakan sumber utama polusi udara di perkotaan. Polusi udara yang tinggi menyebabkan masalah pernapasan, iritasi mata, dan penyakit pernapasan kronis. Selain itu, polusi udara juga berkontribusi pada perubahan iklim global dunia."
Program angkutan perkotaan di 10 kota dengan skema pembelian layanan (Buy The Service atau BTS) telah memberikan penghematan biaya transportasi lebih dari 50 persen bagi penggunanya. Hal itu diungkapkan pakar transportasi Indonesia Djoko Setijowarno.
Baca Juga: Gambaran Umum Kabupaten Banjarnegara: Alam, Geografi, dan Pemanfaatan Lahan
"Tingkat kepuasan konsumen atau pengguna angkutan BTS mencapai 78,14 persen," katanya.
Djoko Setijowarno menjelaskan, 72 persen dari pengguna atau konsumen angkutan BTS sebelumnya adalah pengguna sepeda motor dan 23 persen lainnya pengguna mobil.
"Sebanyak 70 persen dari pengguna BTS Pengguna terbanyak dari kalangan pelajar, yakni mencapai 70 persen."
Baca Juga: Mengajar di SMKN 1 Kaligondang, Bupati Ingatkan Tunda Pernikahn Dini
Dengan memprioritaskan dan meningkatkan sistem angkutan umum yang efisien, serta menyediakan insentif atau subsidi operasional dan infrastruktur yang diperlukan, maka pemerintah (termasuk pemda) dan masyarakat dapat bekerjasama untuk mengurangi dampak negatif dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor, kamecaten lalu lintas dan polusi dalam lingkungan perkotaan.
Keterjaminan ketersediaan angkutan massal ada di pasal 158 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyebutkan ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum di kawasan perkotaan.
Angkutan massal yang dimaksud itu harus dibukung mobil bus yang berkapasitas angkut massal, memiliki jalur khusus (busway), trayek angkutan umum yang lain tidak berimpitan dengan trayek angkutan massal dan ada angkutan pengumpan mendekati hunian.***
