Janji Ganjar-Mahfud Jika jadi Presiden Bakal Klaim akan Berantas KKN, Pengalaman di DPR Tak Tersentuh Korupsi

- 3 Desember 2023, 07:10 WIB
Janji Ganjar-Mahfud Jika jadi Presiden Bakal Klaim akan Berantas KKN, Pengalaman di DPR Tak Tersentuh Korupsi
Janji Ganjar-Mahfud Jika jadi Presiden Bakal Klaim akan Berantas KKN, Pengalaman di DPR Tak Tersentuh Korupsi /Foto: Antara/

Selanjutnya, Ganjar juga menyinggung kasus korupsi e-KTP Setya Novanto. Selama dua periode menjadi anggota DPR, keduanya konsisten menolak suap.

Hal ini juga terjadi dalam kasus yang terjadi setahun terakhir, Mahfud ikut menguak kasus Ferdy Sambo, kejanggalan transaksi di Kementerian Keuangan, hingga safe box Rafael Alun.

Baca Juga: Selebrasi Ala Cristiano Ronaldo Ditiru Para Pemain Piala Dunia U-17, Ini Asal Usul 'Siuuu' dan Artinya...

“Kami adalah paket komplet, bersih, dan bernyali. Dua kualitas penting untuk bisa menyikat mafia hukum dan KKN yang sudah mengakar di Indonesia. Kami akan bersihkan Indonesia dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Harus, tanpa ampun,” kata Ganjar.

Cegah KKN dengan Sejahterakan Pegawai

Dalam agenda kampanye di Banten dan Jakarta, Mahfud MD menyebut bahwa sejarah reformasi harus menjadi pijakan agar terhindar dari KKN. Dia juga menyampaikan komitmennya terkait penegakan hukum tanpa pandang bulu dalam memberantas KKN.

Baca Juga: Jerman Jawara Hasil Final Piala Dunia U-17 2023, Kalahkan Prancis dengan Dramatis

Mahfud mengatakan, dia bersama Ganjar berjanji akan memajukan wilayah paling timur Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan pegawai agar terhindar dari praktik KKN.

“Mas Ganjar dan saya bertekad memajukan Indonesia Timur. Dan akar persoalan yang harus diberantas adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. KKN harus dijadikan sebagai musuh bersama,” katanya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) ini membeberkan strateginya soal penegakan hukum, seperti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mengoptimalkan proses digitalisasi birokrasi untuk menguatkan sistem pengawasan, meningkatkan transparansi proses dan perbaikan SOP internal untuk membentuk budaya kerja yang mendukung proses reformasi hukum, serta menjamin kesejahteraan aparat penegak hukum selama bekerja dan setelah pensiun.

Halaman:

Editor: Dimas D. Pradikta

Sumber: Pikiran-Rakyat.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah