Network
"Menurut pandangan saya, kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya harus dijamin dan diperbaiki," kata Prabowo, dalam penyampaian komitmen anti-korupsinya, di Gedung Merah Putih KPK.
Baca Juga: Dalam Pilpres 2024 Mendatang, Luhut Sebut Pemerintah Tak akan Cawe-cawe, Ini Kewengan KPU...
Kemudian, Prabowo juga mendukung adanya sanksi bagi pejabat publik, yang tidak jujur dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya.
Sementara itu, Capres 01, Anies Baswedan berjanji untuk menuntaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. Ia menilai bahwa aspek yang krusial dari pemberantasan korupsi terletak pada sanksi bagi para koruptor.
"Kami melihat perlunya kita menuntaskan RUU Perampasan Aset" kata Anies, di Gedung KPK, Rabu, 17 Januari 2024.
Ditambahkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai, RUU Perampasan aset merupakan kunci mengimplementasikan niatnya untuk membuat koruptor jatuh miskin.
"Koruptor harus dimiskinkan," ujar dia.
Anies tak lupa menyampaikan komitmennya untuk mengembalikan wibawa KPK di mata masyarakat. Jika dipercayai untuk memimpin negeri ini, Anies memastikan sosok-sosok yang berintegritas akan kembali mengisi jabatan di KPK.
"Mengembalikan orang-orang berintegritas ke dalam tubuh KPK, bukan berarti orang lama dikembalikan, tapi prinsip rekrutmen mendasarkan kepada integritas yang tanpa toleransi, baik untuk pimpinan maupun untuk pegawai KPK.
