Network
BANJARNEGARAKU.COM - Konflik di wilayah Timur Tengah, seperti yang terjadi antara Iran dan Israel, tidak hanya membawa dampak politis dan kemanusiaan, tetapi juga berpotensi memicu kenaikan inflasi di Indonesia.
Ekonom dari Lembaga Penelitian Ekonomi dan Masyarakat (LPEI) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Teuku Riefky, mengingatkan bahwa terganggunya arus barang dan suplai selama konflik bisa mengakibatkan lonjakan harga-harga.
Diberitakan Antara bahwa menurut Riefky, lonjakan harga barang dan pangan menjadi risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, inflasi yang berasal dari luar negeri, dikenal sebagai imported inflation, juga dapat terjadi. Hal ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat inflasi yang sudah ada di dalam negeri sebelumnya.
Baca Juga: Iran Balas Serang Israel, Perang Dunia III Dimulai?
Pendapat serupa juga disampaikan oleh ekonom dan mantan Menteri Riset dan Teknologi RI, Bambang Brodjonegoro. Ia memperkirakan bahwa serangan yang dilakukan Iran ke Israel dapat memberikan tekanan tambahan terhadap tingkat inflasi di Indonesia.
Faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi inflasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, juga diungkapkan oleh Brodjonegoro seperti kenaikan harga bahan makanan, kenaikan harga BBM dan LPG, kenaikan harga barang di luar negeri, pelemahan rupiah, dan gangguan distribusi golebal.
Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis untuk menghadapi potensi dampak negatif dari konflik Iran-Israel terhadap perekonomian nasional. Salah satu langkah yang diambil adalah menggelar rapat dengan duta besar negara sahabat guna membahas respons terhadap konflik tersebut.
Baca Juga: Klaim Sesuai Piagam PBB: Iran Balas Dendam Luncurkan Drone dan Rudal ke Israel
Rapat tersebut mengulas berbagai aspek, termasuk dampak konflik di tingkat regional dan global, performa sektor perbankan dan pasar modal, upaya pengendalian inflasi, serta koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk mengatasi dampak terhadap nilai tukar dan defisit anggaran.
