Network
Harapannya agar dapat menjadi embrio Desa Antikorupsi yang dapat dijadikan contoh bagi desa-desa lain di sekitarnya.
Pj. Bupati Banjarnegara Tri Harso Widirahmanto SH menegaskan, komitmen pencegahan korupsi harus dimulai dari tahap perencanaan.
Baca Juga: Tolak Cabut Laporan Dugaan Pungli! Ini Kisah Guru Muda di Pengandaran Mengundurkan Diri dari ASN
Selanjutnya, pelaksanaannya harus betul-betul berintegritas, dan dievaluasi secara komperhensif.
”Semua itu harus dilakukan mitigasi supaya ada pencegahan korupsi,” kata Tri Harso Widirahmanto.
Sementaraitu Irbanwil 1 Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Drs. Antonius Tri Hananto menjelaskan, Bimtek Desa Antikorupsi ini bertujuan mewadahi kepala desa dan perangkatnya dalam mengimplementasikan desa antikorupsi, serta mengoptimalkan pencegahan korupsi di tingkat desa.
”Sebelumya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencanangkan 29 Desa Antikorupsi di Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu, pada 15 Desember 2022. Hal ini merupakan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pencegahan korupsi pada pemerintah desa,” jelasnya.
Koordinator Tim KPK RI, Firlana Ismayudin, menjelaskan ada empat tahapan dalam pencanangan Desa Antikorupsi.
Baca Juga: TERBARU! KPU Revisi Aturan Pembulatan 30 Persen Kebawah untuk Caleg Perempuan pada Pemilu 2024
