Network
Yakni observasi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi, serta penilaian. Tahap penilaian tidak hanya melibatkan KPK, tetapi juga Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan PDTT, dan konsultan independen.
”Jadi ada lima yang akan menilai, dan akan didampingi Inpektorat provinsi dan Inspektorat kabupaten selaku ’lawyer-nya’. Setelah itu baru tahap berikutnya yaitu penganugerahan,” katanya.
Dijelaskan pula, ada 5 indikator dalam penilaian percontohan program desa antikorupsi.
Baca Juga: PDI Perjuangan Banjarnegara Resmi Daftarkan Bakal Caleg ke KPU
Diantaranya penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik, penguatan partisipasi masyarakat, dan penguatan kearifan lokal.
”Tahun ini KPK RI akan melakukan penilaian Desa Antikorupsi di 22 Provinsi. Pencanangan perdana Desa Antikorupsi dilakukan pada Tahun 2021 sebanyak 1 Desa yaitu Desa Panggungharjo, sedangkan di Tahun 2022 telah dilakukan penilaian pada 10 Desa di 10 Provinsi di Indonesia," ungkapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, di akhir tahun 2022, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah melakukan launching (Kick Off) Desa Anti Korupsi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 di Desa Sijenggung, Kecamatan Banjarmangu.
Gubernur Ganjar Pranowo telah membentuk 29 Desa Anti Korupsi di Jawa Tengah dalam rangka mengimplementasikan program KPK. ***
